Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aktivis anti korupsi se-Jateng demo minta Dirdik KPK Aris Budiman dipecat

Aktivis anti korupsi se-Jateng demo minta Dirdik KPK Aris Budiman dipecat Aktivis Anti Korupsi Jateng demo Aris Budiman. ©2017 Merdeka.com/Parwito

Merdeka.com - Puluhan masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah menggelar aksi di seputar Patung Kuda Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi ini sebagai simbol dan bentuk kepedulian masyarakat Jawa Tengah terhadap lembaga anti rasuah yang sampai saat ini mengalami upaya pelemahan dan serangan dari berbagai kalangan.

Sambil berorasi, mereka membawa spanduk bertuliskan 'Pecat Aris Budiman. Basmi Aris Budiman'. Mereka berorasi di sekitar jalur utama pusat Kota Semarang tersebut. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah ini terdiri dari PATTIRO-Semarang, KP2KKN Semarang, LBH Semarang, LRC KJHAM, PUSAKA FH Undip, Satjipto Rahardjo Institute (SRI), Komunitas Payung dan Kamisan FIB Undip Semarang.

"Pecat! Pecat! Aris Budiman! Pecat Aris Budiman dari KPK sekarang juga!," teriak masa membuka orasi dan aksi mereka di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jateng Senin (11/9).

Orang lain juga bertanya?

Mereka juga membawa berbagai macam poster bertuliskan 'Pengkhianat KPK! Brigjen Aris Budiman KPK Palsu", Dicari! Pengkhianat KPK' Copot Aris Budiman, #Save KPK, Indonesia Rawan Korupsi, Pengkhianat!, #SaveNovelBaswedan, STOP! Kriminalisasi Novel Baswedan!.

Koordinator Lapangan Aksi Masyarakat Anti Korupsi Tri Wanto kepada awak media mengungkapkan, tuntutan pemecatan Aris Budiman adalah bentuk upaya menolak pelemahan KPK.

"Direktur penyidikan KPK Aris hadir atas nama pribadi bukan atas nama

KPK. Apalagi Aris hadir tidak mendapatkan ijin dari pimpinan KPK. Bahkan pimpinan melarang kehadiran pejabat KPK untuk hadir dalam rapat pansus KPK di Gedung Senayan," ungkapnya.

Selain itu, Tri Wanto menyatakan jika langkah Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan ke Bareskrim Mabes Polri merupakan bentuk upaya kriminalisasi Novel. "Bahwa apa yang disampaikan Novel terhadap Aris Budiman bukan merupakan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan kata terburuk sepanjang anti rasuah itu berdiri merupakan fakta-fakta yang terjadi, bahwa selama ini belum pernah ada penyidik KPK yang bertindak sewenang-wenang,"tukasnya.

Untuk itu, Tri Wanto menyatakan demi menjaga independensi KPK, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah menuntut supaya Aris Budiman dipecat dari KPK. Kedua, Polri harus segera memberhentikan upaya kriminalisasi terhadap Novel Baswedan atas laporan yang dilakukan oleh Aris Budiman.

"KPK harus melakukan rekruitmen penyidik secara independen. Supaya tidak terulang kembali hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Aris Budiman dan para pimpinan KPK harus segera mengevaluasi internal kelembagaan agar bisa mengantisipasi terjadi hal yang sama," pungkasnya. (mdk/rzk)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Dua Anggota DPRD Semarang Dicecar KPK Soal Pengaturan Lelang Di Pemkot Semarang
Dua Anggota DPRD Semarang Dicecar KPK Soal Pengaturan Lelang Di Pemkot Semarang

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan keduanya diperiksa mengenai perannya dalam lelang di Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto

Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Sipil Demo Kantor KPU Jateng, Pertanyakan Kejanggalan Sirekap
Aliansi Masyarakat Sipil Demo Kantor KPU Jateng, Pertanyakan Kejanggalan Sirekap

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor KPU Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/2). Mereka mempertanyakan kejanggalan Sirekap.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Dikabarkan Minta Brigjen Asep Guntur Tak Mundur dari KPK
Firli Bahuri Dikabarkan Minta Brigjen Asep Guntur Tak Mundur dari KPK

Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.

Baca Selengkapnya
Profil Brigjen Asep Guntur, Dirdik KPK  Mengundurkan Diri Buntut OTT Basarnas
Profil Brigjen Asep Guntur, Dirdik KPK Mengundurkan Diri Buntut OTT Basarnas

Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Baca Selengkapnya
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang
Dalami Korupsi Pemkot, KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang

Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum
PDIP Ogah Bahas Harun Masiku: Serahkan Seluruhnya pada Proses Hukum

PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Ada Pemotongan Upah Pegawai di Pemkot Semarang, Take Home Pay Jadi Berkurang
KPK Duga Ada Pemotongan Upah Pegawai di Pemkot Semarang, Take Home Pay Jadi Berkurang

Lalu pada kasus korupsi di pengadaan barang jasa, KPK sebelumnya telah membeberkan yakni terkait proyek di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Baca Selengkapnya
Buntut HP Hasto Disita, PDIP akan Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim Polri
Buntut HP Hasto Disita, PDIP akan Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim Polri

PDI Perjuangan (PDIP) bakal mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan penyitaan HP Hasto.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suami Tersangka Kasus Korupsi
KPK Tetapkan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suami Tersangka Kasus Korupsi

Penetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024.

Baca Selengkapnya