Aktivis anti korupsi se-Jateng demo minta Dirdik KPK Aris Budiman dipecat
Merdeka.com - Puluhan masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah menggelar aksi di seputar Patung Kuda Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi ini sebagai simbol dan bentuk kepedulian masyarakat Jawa Tengah terhadap lembaga anti rasuah yang sampai saat ini mengalami upaya pelemahan dan serangan dari berbagai kalangan.
Sambil berorasi, mereka membawa spanduk bertuliskan 'Pecat Aris Budiman. Basmi Aris Budiman'. Mereka berorasi di sekitar jalur utama pusat Kota Semarang tersebut. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah ini terdiri dari PATTIRO-Semarang, KP2KKN Semarang, LBH Semarang, LRC KJHAM, PUSAKA FH Undip, Satjipto Rahardjo Institute (SRI), Komunitas Payung dan Kamisan FIB Undip Semarang.
"Pecat! Pecat! Aris Budiman! Pecat Aris Budiman dari KPK sekarang juga!," teriak masa membuka orasi dan aksi mereka di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jateng Senin (11/9).
-
Siapa yang membuka Sosialisasi Antikorupsi di Pasuruan? Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka langsung Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di Gedung Gradika, Pasuruan, Senin (27/5).
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Dimana letak Perpustakaan Anti Korupsi di Bandung? Lokasi Microlibrary Alun-Alun Bandung sendiri persis di sisi timur alun-alun Kota Bandung, seberang masjid raya.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
Mereka juga membawa berbagai macam poster bertuliskan 'Pengkhianat KPK! Brigjen Aris Budiman KPK Palsu", Dicari! Pengkhianat KPK' Copot Aris Budiman, #Save KPK, Indonesia Rawan Korupsi, Pengkhianat!, #SaveNovelBaswedan, STOP! Kriminalisasi Novel Baswedan!.
Koordinator Lapangan Aksi Masyarakat Anti Korupsi Tri Wanto kepada awak media mengungkapkan, tuntutan pemecatan Aris Budiman adalah bentuk upaya menolak pelemahan KPK.
"Direktur penyidikan KPK Aris hadir atas nama pribadi bukan atas nama
KPK. Apalagi Aris hadir tidak mendapatkan ijin dari pimpinan KPK. Bahkan pimpinan melarang kehadiran pejabat KPK untuk hadir dalam rapat pansus KPK di Gedung Senayan," ungkapnya.
Selain itu, Tri Wanto menyatakan jika langkah Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan ke Bareskrim Mabes Polri merupakan bentuk upaya kriminalisasi Novel. "Bahwa apa yang disampaikan Novel terhadap Aris Budiman bukan merupakan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan kata terburuk sepanjang anti rasuah itu berdiri merupakan fakta-fakta yang terjadi, bahwa selama ini belum pernah ada penyidik KPK yang bertindak sewenang-wenang,"tukasnya.
Untuk itu, Tri Wanto menyatakan demi menjaga independensi KPK, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Jawa Tengah menuntut supaya Aris Budiman dipecat dari KPK. Kedua, Polri harus segera memberhentikan upaya kriminalisasi terhadap Novel Baswedan atas laporan yang dilakukan oleh Aris Budiman.
"KPK harus melakukan rekruitmen penyidik secara independen. Supaya tidak terulang kembali hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Aris Budiman dan para pimpinan KPK harus segera mengevaluasi internal kelembagaan agar bisa mengantisipasi terjadi hal yang sama," pungkasnya. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan keduanya diperiksa mengenai perannya dalam lelang di Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mendatangi Kantor KPU Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/2). Mereka mempertanyakan kejanggalan Sirekap.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaLalu pada kasus korupsi di pengadaan barang jasa, KPK sebelumnya telah membeberkan yakni terkait proyek di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan (PDIP) bakal mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan penyitaan HP Hasto.
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024.
Baca Selengkapnya