Follow
Bapenda Makassar Gelar FGD Bahas Pajak Barang Jasa Tertentu
Merdeka.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dalam Penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022. Kegiatan digelar di Ruang Macora II hotel The Rinra Makassar, Rabu (30/11/2022).
Acara dibuka oleh Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan, dan Perencanaan, Reza Nugraha beserta para narasumber Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda DPRD, Prof Syahruddin Nawi.
Adapun Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar, Andi Ansar, dan, Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Kajian Kejaksaan Unhas, Fajrul Rahman Jurdi serta beberapa wajib pajak yang memiliki usaha.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa tujuan penulisan makalah? Tujuan Penulisan Makalah Sebelum menuju pada manfaat penulisan makalah, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari pembuatan makalah. Penulisan makalah bertujuan untuk menguraikan suatu permasalahan yang menjadi fokus suatu penelitian. Pembuatan makalah juga bertujuan sebagai wadah untuk memaparkan suatu topik atau ide yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang ada.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Kenapa musrenbang RPJPD Kota Pasuruan dilakukan? Musrenbang ini bertujuan membahas rancangan RPJPD Kota Pasuruan 2025-2045 dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD.
-
Mengapa Kemenkumham perlu menerapkan Tata Nilai PASTI? “Sebagus apapun sistem yang dibangun, namun apabila SDM tidak kompeten maka sistem tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan baik,“ ujar Andap saat Dies Natalis ke-59 Unesa dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senin (14/8/2023).
-
Kenapa UMKM di Bontang perlu memahami pajak? Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini yaitu terkait rendahnya pemahaman mengenai perpajakan.
Fajrul mengungkapkan bahwa subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan penyerahan.
"Atau konsumsi barang tertentu, sehingga dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu," kata Fahrul dalam keterangan tertulis.
Dalam penyusunan Ranperda pajak barang jasa tertentu diharapkan mampu menyamakan tanggapan atau persepsi serta data yang bermutu spesifik atas penyusunan Ranperda. Agar dapat melahirkan pengertian baru mengenai kesepakatan peraturan tersebut.
Pajak barang jasa tertentu itu meliputi Makanan dan Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Listrik, Jasa Parkir, serta Jasa Kesenian dan Hiburan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP).
Baca Selengkapnya
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).
Baca Selengkapnya
Adapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca Selengkapnya
Pemkot Tangerang terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi terkini peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya