Berdalih awasi angket KPK, Gerindra pastikan kirim utusan ke Pansus
Merdeka.com - Partai Gerindra memberikan sinyal perubahan sikap politiknya terkait Pansus angket KPK. Sejak awal, Gerindra ngotot tak mengirimkan wakilnya di Pansus angket. Namun kini Partai besutan Prabowo Subianto ini berubah pikiran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengisyaratkan fraksinya akan mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Fadli berdalih perlu mengirim perwakilan ke Pansus untuk mengawasi jalannya angket KPK.
"Kita melihat kalau tidak ikut di dalam Pansus berati kita tidak punya suara, tidak punya tangan di dalam. Karena itu menurut saya kita perlu mengirimkan itu supaya kita punya perwakilan di dalam pansus KPK," kata Fadli di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jln Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6).
-
Bagaimana Anies ingin pastikan KPK berintegritas? Anies berjanji kalau terpilih menjadi presiden akan meminta seluruh pimpinan KPK untuk menandatangani perjanjian kode etik. Bagi yang melanggar maka harus mengundurkan diri.
-
Bagaimana cara Pantarlih membantu KPU? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud meminta pendukung untuk merekam bukti kecurangan? Hal itu pun menjadi modal untuk menghadapi sengketa pemilu di kemudian hari. “Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,“ tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Kenapa Koalisi Perubahan rapat membahas hak angket? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
-
Mengapa DPR butuh hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
Gerindra ingin memastikan angket berjalan sesuai koridor, bukan menciptakan celah untuk melemahkan kinerja KPK. Di lain hal, Fadli menyebut fraksinya juga tidak ingin KPK melakukan penyalahgunaan wewenang.
Fadli mengaku belum bisa menyebut nama anggota fraksi Gerindra yang bakal menjadi utusan. "Nama-namanya belum ada," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan alasan mengirimkan anggota karena tidak ingin mengkhianati putusan rapat paripurna yang menyetujui angket KPK sebagai usulan DPR.
"Ketika angket sudah disahkan kita mengambil sikap tidak pernah melawan hukum, bahwa keputusan paripurna adalah putusan hukum maka kami patuhi," kata Syafi'i di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).
Syafi'i mengibaratkan sikap soal angket KPK ini dengan sikap partai terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gerindra tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-JK meski Ketua Umum Prabowo Subianto kalah pada Pilpres 2014 lalu.
"Ini kan demokrasi kita tolak abis-abisan waktu itu Jokowi karena kita ingin Prabowo tapi begitu Jokowi menang secara demokratis kita hormat dia presiden. Cuma kita mengkritisi kalau yang dia lakukan tidak pro rakyat kita kritisi kalau dia lakukan pro rakyat kita dukung seperti itu," klaimnya.
Dilibatkannya anggota ke Pansus angket diklaim bertujuan menguatkan lembaga KPK. Pasalnya, Gerindra menilai banyak kejanggalan dalam mekanisme kerja KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaMK menilai pemohon tidak bisa membuktikan pelanggaran Pileg 2024 di Dapil Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut MK berupaya membegal hak DPR sebagai pembuat Undang-Undang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaPartai Amanat Nasional (PAN) akan bekerja sama dan mengikuti langkah Partai Gerindra dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut, Syarif ditangkap di kawasan Banten kemarin, Selasa (16/7) sekitar pukul 18.45 WIB.
Baca SelengkapnyaGerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPeluang itu setelah Gerindra sudah melakukan komunikasi dengan PKS.
Baca SelengkapnyaMenurutnya pertimbangan itu bakal berdasarkan terkait kebersamaan dan kolaborasi antara para partai politik demi kebaikan Jakarta.
Baca Selengkapnya