Follow
Berdalih awasi angket KPK, Gerindra pastikan kirim utusan ke Pansus
Merdeka.com - Partai Gerindra memberikan sinyal perubahan sikap politiknya terkait Pansus angket KPK. Sejak awal, Gerindra ngotot tak mengirimkan wakilnya di Pansus angket. Namun kini Partai besutan Prabowo Subianto ini berubah pikiran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengisyaratkan fraksinya akan mengirimkan perwakilan ke Pansus angket KPK. Fadli berdalih perlu mengirim perwakilan ke Pansus untuk mengawasi jalannya angket KPK.
"Kita melihat kalau tidak ikut di dalam Pansus berati kita tidak punya suara, tidak punya tangan di dalam. Karena itu menurut saya kita perlu mengirimkan itu supaya kita punya perwakilan di dalam pansus KPK," kata Fadli di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jln Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6).
-
Apa yang direkomendasikan PAN kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
Gerindra ingin memastikan angket berjalan sesuai koridor, bukan menciptakan celah untuk melemahkan kinerja KPK. Di lain hal, Fadli menyebut fraksinya juga tidak ingin KPK melakukan penyalahgunaan wewenang.
Fadli mengaku belum bisa menyebut nama anggota fraksi Gerindra yang bakal menjadi utusan. "Nama-namanya belum ada," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan alasan mengirimkan anggota karena tidak ingin mengkhianati putusan rapat paripurna yang menyetujui angket KPK sebagai usulan DPR.
"Ketika angket sudah disahkan kita mengambil sikap tidak pernah melawan hukum, bahwa keputusan paripurna adalah putusan hukum maka kami patuhi," kata Syafi'i di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).
Syafi'i mengibaratkan sikap soal angket KPK ini dengan sikap partai terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Gerindra tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-JK meski Ketua Umum Prabowo Subianto kalah pada Pilpres 2014 lalu.
"Ini kan demokrasi kita tolak abis-abisan waktu itu Jokowi karena kita ingin Prabowo tapi begitu Jokowi menang secara demokratis kita hormat dia presiden. Cuma kita mengkritisi kalau yang dia lakukan tidak pro rakyat kita kritisi kalau dia lakukan pro rakyat kita dukung seperti itu," klaimnya.
Dilibatkannya anggota ke Pansus angket diklaim bertujuan menguatkan lembaga KPK. Pasalnya, Gerindra menilai banyak kejanggalan dalam mekanisme kerja KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada satu tujuan mulia di balik dorongan mewujudkan hak angket
Baca Selengkapnya
Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya