Follow
BPK Tegur Pemkab Brebes Soal Pengelolaan Aset Amburadul
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah menegur Pemkab Brebes lantaran tata kelola keuangan daerahnya sangat buruk. Hasil itu didapat dari kejanggalan dari laporan aset sekolah yang fiktif.
"Sudah kami tegur Pemkab-nya. Dari hasil penelusuran banyak aset sekolah yang tidak sesuai yang diberikan kepada kami. Yang dilaporkan asetnya angkanya Rp1 miliar, setelah dikroscek di satker dan Dinas Pendidikan tidak ada yang cocok," kata Kepala BPK Jawa Tengah, Ayub Amali di Semarang, Senin (9/12).
Padahal, aset yang dikelola Disdik nilainya sangat besar. Belum lagi jumlah itemnya cukup banyak yang dikelola oleh Pemkab Brebes. Seharusnya Pemkab berkoordinasi dengan BPKP untuk mengelola asetnya.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
-
Apa aset eks BLBI yang dihibahkan? Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
-
Bagaimana pengelolaan BUMDES Mutiara Welirang? Desa Ketapanrame mempunyai badan usaha milik desa (BUMDES) Mutiara Welirang. BUMDES ini mengelola beberapa unit usaha, di antaranya Taman Ghanjaran, Sumber Gempong, dan BPAM. Pengelolaan yang maksimal membuat unit-unit usaha tersebut menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Apa saja yang dikumpulkan? Peneliti mengumpulkan arsip dari ribuan otak manusia yang diawetkan dalam catatan arkeologi dari berbagai belahan dunia.
"Jadi hasil pengelolaan aset banyak kejanggalan, dan sangat buruk," ungkapnya.
Dia terus memastikan Pemkab Brebes satu-satunya daerah yang hanya dapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2019 dari total 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Maka dari itu, Ayub meminta segera untuk memperbaiki pengelolaan aset sekolah.
"Pihaknya akan terus memantau jalannya pembenahan pengelolaan aset. Tentu yang melakukan pendampingan nanti BPKP yang ada di sana. Tahun ini hanya Brebes yang dapat WDP. Lainnya sudah WTP," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca Selengkapnya
Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca Selengkapnya
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
Serah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.
Baca Selengkapnya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca Selengkapnya
Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca Selengkapnya