Dua Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Covid, Polisi Sebut Bisa Masuk Ranah Pidana

Merdeka.com - Sebuah video merekam peristiwa pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) Virus Corona atau Covid-19 di sebuah rumah sakit di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Saat coba dilakukan konfirmasi, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Ibrahim Tompo, membenarkan peristiwa itu.

Dia mengatakan, kejadian itu terekam pada Minggu 7 Juni 2020 malam.

"Kita prihatin dengan hal tersebut, karena pemahaman masyarakat akan penyebaran Covid ini bisa berdampak penyebaran ke masyarakat yang lain," tutur Ibrahim saat dikonfirmasi, Senin (8/6).

Ibrahim menyayangkan tindakan warga yang juga mengabadikan upaya pengamanan dari aparat TNI Polri saat kejadian malam itu. Padahal, jenazah PDP Corona memang perlu pengawasan lebih demi keamanan bersama.

"Dan seharusnya juga dipahami bahwa prosedur itu untuk melindungi masyarakat yang lebih luas atau kepentingan bersama masyarakat," jelas dia.

Sebelumnya juga sempat viral video jenazah PDP covid-19 diambil paksa keluar dari ruangan rumah sakit oleh pihak keluarga. Peristiwa itu terjadi di Rumah Sakit (RS) Dadi, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar.

Jenazah pasien merupakan warga Makassar berjenis kelamin laki-laki. Dia adalah rujukan dari RS Akademis yang dirawat sejak, Senin (1/6).

Dia dinyatakan pasien PDP Covid-19 dan dirujuk ke RS Dadi, Selasa (2/6/2020) pukul 21.00 Wita. Pasien itu dimasukkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU). Rabu siang, (3/6/2020) sekitar pukul 15.00 wita, pasien tersebut meninggal dunia.

Polisi akan Proses

Mengacu pada dua peristiwa itu, Ibrahim mengatakan ulah warga tersebut termasuk melanggar pidana.

"Itu pidana," tutur Ibrahim.

Menurut Ibrahim, pihaknya akan mengusut kasus tersebut. Sebab, upaya penanganan penyebaran virus Corona masih menjadi langkah ekstra keras yang dilakukan seluruh elemen masyarakat.

"Akan kita proses. Apalagi ini berdampak kepada masyarakat," jelas dia.

Ibrahim mengaku prihatin dengan aksi warga yang malah terkesan tidak memedulikan keselamatan masyarakat lainnya.

"Seharusnya juga dipahami bahwa prosedur itu untuk melindungi masyarakat yang lebih luas atau kepentingan bersama masyarakat," kata Ibrahim menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com