Follow
Ganti rugi belum tuntas, warga Manado tolak penertiban jalur hijau
Merdeka.com - Lantaran ganti rugi belum tuntas, penertiban jalur hijau di kawasan Boulevard, Manado, Rabu (21/9) berjalan panas. Sejumlah warga menolak ditertibkan. Menurut mereka, pemerintah belum membayar ganti rugi tanah dan usaha mereka. Hal ini membuat warga geram dan seakan diacuhkan.
"Mereka seenaknya saja mau merobohkan tempat usaha kami, sedangkan ganti rugi saja belum dibayar," ujar Hanna Pandeirot salah satu pemilik usaha saraba, Rabu (21/9).
Sementara itu, terpantau di lokasi satu unit alat berat jenis eskavator disediakan untuk merobohkan bangunan liar yang ada di kawasan ini.
-
Kenapa warga demo jalan rusak? 'Ke mana uang pajak kami? Ke mana uang pajak kami? Bertahun-tahun kami merasakan jalan rusak yang seperti ini,' seru sang orator dalam sebuah video yang diunggah lewat Instagram @merapi_uncover.
-
Mengapa warga Latimojong menolak harga pembebasan lahan? Cones mengaku pasca kejadian tersebut keluarganya mengalami trauma. Bahkan, anaknya enggan berangkat ke sekolah. 'Anak saya trauma dan tidak masuk sekolah karena peristiwa kemarin. Untuk sementara kami menenangkan diri di rumah kerabat,' ucapnya.
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
-
Dimana warga demo jalan rusak? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Bagaimana warga Malang menghalangi pasukan Mataram? Setelah berhasil menyingkirkan pohon-pohon tumbang dan siap menduduki Malang, pasukan Kerajaan Mataram diadang pasukan Bupati Malang saat itu, Ronggosukmo.
"Kalau pemerintah sudah bayar, maka kami tidak akan melawan. Tapi sekarang mereka belum bayar ganti rugi jadi buat apa kami ikuti keinginan mereka," ujar wanita yang tinggal di Malalayang ini.
Mereka bersikeras menolak kegiatan tersebut dan berusaha menghentikan alat berat yang sementara bekerja.
Sementara itu, Kasat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado mengatakan bahwa penertiban ini dalam rangka pembuatan jalur hijau yang ada di kota Manado.
"Ini program lama, dan pemerintah Sudan putuskan bahwa kawasan tersebut adalah jalur hijau, maka dari itu kami hanya Menjalankan perintah untuk menertibkan kawasan ini," tegasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Merasa tidak adil, warga di Jalan Juanda Kota Medan menolak dan menggugat pembangunan underpass.
Baca Selengkapnya
Warga menyebut Peraturan Bupati soal jam operasional truk tambang di wilayah Kosambi sekadar pajangan. Mereka minta pemkab tutup aktivitas tambang.
Baca Selengkapnya
Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Beredar di media sosial, warga ramai-ramai mancing di sebuah kubangan. Terlihat lubang tersebut berukuran cukup besar dan berada di tengah jalan.
Baca Selengkapnya
Selama ada pemblokiran tersebut, pengguna jalan lintas Sarolangun yang akan menuju ke Jambi belum bisa melintas.
Baca Selengkapnya
Penembakan peluru karet itu telah sesuai prosedur setelah dilakukan imbauan dan tembakan gas air mata.
Baca Selengkapnya
Segala upaya telah dilakukan secara preemtif untuk mencegah terjadi tawuran.
Baca Selengkapnya
Sering dilewati truk pengangkut material proyek, dampak buruk dirasakan masyarakat dan lingkungan di Sumedang
Baca Selengkapnya
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya
Budi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca Selengkapnya
Kejadian ini bermula dari dugaan pemalsuan data ahli waris Warga Dago Elos yang bersengketa dengan Keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha.
Baca Selengkapnya
Warga menolak aktivitas tambang karena membuat mereka gagal panen dan tercemarnya lingkungan.
Baca Selengkapnya