Gelembungkan Suara Caleg Golkar DPRD Sulsel, Operator KPU Mengaku Terima Uang

Merdeka.com - Rahmat, operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kecamatan Biringkanaya, Makassar mengaku ke penyidik jika dirinya mendapatkan imbalan uang dari Rahman Pina, Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel untuk mengubah angka perolehan suara dari inputan.

"Operator Rahmat mengaku kalau dia dikasih uang untuk menambah suara Rahman Pina. Namun hal itu disangkal oleh Rahman Pina saat diperiksa oleh penyidik. Soal berapa rupiah, saya belum tahu," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi Dicky Sondani, Jumat, (12/7).

Dicky mengatakan, Rahman Pina juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Sulsel namun dia tidak mengaku telah menyuruh operator mengubah suara. Penyidikan juga belum mengerucut untuk penetapan tersangka baru termasuk ke Rahman Pina karena belum cukup bukti. Menurutnya barang bukti dan saksi sangat minim. Tidak ada yang bersedia jadi saksi pasca Pemilu.

Selama ini polisi belum mengungkap berapa jumlah suara yang digelembungkan, namun kata Dicky, semua perubahan suara menguntungkan caleg No 5 Partai Golkar atas nama Rahman Pina itu. Dan caleg yang dirugikan atau diambil perolehan suaranya adalah caleg Partai Golkar juga namun nomor urut berbeda yakni caleg No 1 atas nama Imran Tenri Tata Amin yang tidak lain adalah putra dari Amin Syam, eks Gubernur Sulsel.

Tersangka Rahman adalah satu dari tujuh tersangka lainnya yang ditetapkan oleh penyidik dari sentra Gakkumdu Sulsel terkait dugaan tindak pidana pemilu dengan cara menambah suara salah satu caleg tertentu pada saat dilakukannya rekap perolehan suara di tingkat PPS dan PPK berdasarkan Laporan Polisi pertengahan Juni lalu.

Enam tersangka lainnya adalah Umar, Ketua PPK Kecamatan Panakkukang, Adi, Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya. Fitri anggota PPS Kelurahan Panaikang, Ismail, anggota PPS di Kecamatan Panakkukang, Firman, anggota PPK Kecamatan Biringkanaya. Dan yang terakhir, Barliansyah, anggota KPPS Kelurahan Karampuang.

Para tersangka dijerat pasal 532 subs pasal 536 subs 505 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Perkembangannya, penyidik telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 dan saat ini dalam penelitian jaksa," pungkas Dicky.