Gus Solah pertanyakan regulasi pemerintah jika mau bubarkan HTI

Merdeka.com - Pemerintah berencana membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena disebut salah satu ormas anti-Pancasila. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Salahuddin Wahid mempertanyakan dasar hukum untuk melarang organisasi HTI.

"Kita tanya dulu dalam undang-undang ada enggak aturan yang bisa melarang Ormas tertentu. Katakanlah HTI, ada enggak Undang-Undang yang bisa dipakai aparat penegak hukum untuk melarang HTI," kata Salahuddin atau yang akrab disapa Gus Solah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5).

Menurutnya, langkah pembubaran HTI harus melalui proses pengadilan. Pemerintah dinilai tidak bisa serta merta membubarkan pemerintah jika tidak ada regulasi yang jelas.

"Misalkan kelompok yang tidak setuju dengan HTI, ajukan ke pengadilan. Tapi harus menurut saya harus melalui proses pengadilan. Tidak bisa pemerintah saja menurut saya," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan organisasi di tanah air harus berasaskan Pancasila. Ini merespon desakan dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah.

"Setiap warga negara berhak membentuk organisasi, tapi harus mencantumkan asas tunggal Pancasila. Harus pancasila dan menerima NKRI," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, menuturkan HTI memang terdaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Namun, tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di Kementerian Hukum dan HAM mencantumkan (ideologi) Pancasila, namun di luar teriak-teriak antiPancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu," tegas Tjahjo.

Setiap organisasi mendaftarkan diri sebagai organisasi Pancasila, namun buktinya menentang bisa disebut organisasi liar. Pemerintah bisa menindak tegas organisasi tersebut.