Kasus pengadaan heli AW 101, mantan Kasau mangkir panggilan KPK

Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya, Agus akan dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus pengadaan helikopter Agusta Westland AW 101 atas tersangka Irfan Kurnia Saleh.

Kuasa hukum Agus, Pahrozi mengatakan saat ini mantan Kasau tersebut masih berada di luar negeri. Pahrozi meminta pihak KPK melakukan penjadwalan ulang terhadap Agus.

"Kami sampaikan ke penyidik KPK klien kami belum bisa hadir karena masih umrah. Nanti kalau beliau sudah di Indonesia kami akan sampaikan ke penyidik beliau akan memenuhi panggilan," ujar Pahrozi di gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (15/12).

Pahrozi menampik jika Agus tidak kooperatif pada pemanggilan kali ini. Dia kembali menegaskan Agus akan memenuhi panggilan penyidik setibanya di Indonesia.

"Tidak ada keberatan atau kekhawatiran. Kalau memang nanti Pak Agus sudah di Jakarta pasti akan kooperatif," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh KPK, Agus berada di Indonesia sejak 8 Desember. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan POM TNI mengenai alasan Agus yang mengatakan masih berada di luar negeri.

"Data perlintasan yang kami dapatkan, per 8 Desember sudah berada di Indonesia. Kami akan kroscek lagi soal ini dan koordinasi dengan POM TNI," ujar Febri.

"Kami percaya Komitmen Panglima TNI kuat untuk membongkar kasus korupsi ini. Apalagi sejak awal ini menjadi concern Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Diketahui, Irfan Kurnia Saleh diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017. Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

Irfan pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.