Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR minta pemerintah gunakan utang negara untuk sektor produktif

Ketua DPR minta pemerintah gunakan utang negara untuk sektor produktif Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com/Raynaldo

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah memperhatikan kemampuan membayar utang. Bambang menyampaikan peringatan itu seiring depresiasi rupiah terhadap USD.

Legislator Golkar yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Menurutnya, depresiasi kursi rupiah bisa berimbas ke beban dalam membayar utang.

Legislator Golkar itu menambahkan, meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen, tetapi anjloknya kurs rupiah bisa berimbas ke APBN. "Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN," ujarnya, Rabu (7/2).

Karena itu, Bamsoet meminta Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara. Politikus berlatar pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana hasil utang untuk sektor-sektor produktif. "Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara," harapnya.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, Kementerian Keuangan harus memperhatikan persoalan tentang rendahnya penerimaan negara sekaligus mencari solusinya. "Agar Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak 2018," tuturnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Di depan Jokowi, Ketua MPR Ingatkan Jangan Cuma Andalkan Sumber Daya Alam untuk Bangun Ekonomi
Di depan Jokowi, Ketua MPR Ingatkan Jangan Cuma Andalkan Sumber Daya Alam untuk Bangun Ekonomi

Mengingat, Indonesia dinilai sudah terlalu lama memperalat SDA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat

Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Ketua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Ketua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
PR Prabowo-Gibran Usai Dilantik: Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara
PR Prabowo-Gibran Usai Dilantik: Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang
Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.

Baca Selengkapnya
AHY Kritik Janji-Janji Capres-Cawapres: Peningkatan Pendapatan Negara Tidak jadi Perhatian Serius
AHY Kritik Janji-Janji Capres-Cawapres: Peningkatan Pendapatan Negara Tidak jadi Perhatian Serius

AHY mengkritik janji-janji para Capres-Cawapres selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya