Ketua DPR minta pemerintah gunakan utang negara untuk sektor produktif
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah memperhatikan kemampuan membayar utang. Bambang menyampaikan peringatan itu seiring depresiasi rupiah terhadap USD.
Legislator Golkar yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, utang luar negeri pemerintah hingga akhir Februari lalu sudah mencapai Rp 4.754 triliun. Menurutnya, depresiasi kursi rupiah bisa berimbas ke beban dalam membayar utang.
Legislator Golkar itu menambahkan, meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 30 persen, tetapi anjloknya kurs rupiah bisa berimbas ke APBN. "Imbasnya ke pembayaran cicilan utang luar negeri yang makin membebani APBN," ujarnya, Rabu (7/2).
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Karena itu, Bamsoet meminta Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang negara. Politikus berlatar pengusaha itu juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan dana hasil utang untuk sektor-sektor produktif. "Sehingga mampu menghasilkan penerimaan negara," harapnya.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, Kementerian Keuangan harus memperhatikan persoalan tentang rendahnya penerimaan negara sekaligus mencari solusinya. "Agar Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak 2018," tuturnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaMengingat, Indonesia dinilai sudah terlalu lama memperalat SDA sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaKetua MPR Minta Kebijakan Potong Gaji Pekerja untuk Tapera Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaSelain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAHY mengkritik janji-janji para Capres-Cawapres selama Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca Selengkapnya