Ketua DPRD Bengkalis Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Menyebar Berita Fitnah
Laporan disampaikan oleh kuasa hukum keempat anggota DPRD Bengkalis Harris Wilson dari Kantor Hukum Patar Pangasian dan Rekan ke Polda Riau.
Laporan disampaikan oleh kuasa hukum keempat anggota DPRD Bengkalis Harris Wilson dari Kantor Hukum Patar Pangasian dan Rekan ke Polda Riau.
Ketua DPRD Bengkalis Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Menyebar Berita Fitnah
Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam, dilaporkan ke Polda Riau atas dugaan telah menyebar berita fitnah terkait konfrensi persnya atas proses Pergantian Antar Waktu (PAW) empat anggota dewan. Keempat anggota DPRD Bengkalis itu yakni Al Azmi, Ruby Handoko alias Akok, Septian dan Safroni Untung.
Laporan disampaikan oleh kuasa hukum keempat anggota DPRD Bengkalis Harris Wilson dari Kantor Hukum Patar Pangasian dan Rekan ke Polda Riau.
"Sudah kami proses secara hukum di Polda Riau atas dugaan menyebar fitnah," ujar Harris kepada merdeka.com Sabtu (9/9).
Harris yang juga mewakili anggota DPRD Bengkalis Hendri Hasibuan menjelaskan pada saat menggelar konferensi pers pada 4 September 2023, Khairul Umam menyebut kalau dia hanya menjalankan tugasnya.
"Bahwa tidak benar jika Khairul Umam hanya menjalankan tugasnya dalam mem-PAW empat anggota dewan yang merupakan klien kami. Kami menilai tindakannya yang melanjutkan proses PAW tersebut patut diduga ada apa-apanya," kata Harris.
Harris menjelaskan, pada tanggal 9 Agustus 2023, pihaknya sudah melayangkan gugatan atas proses PAW tersebut dan dirinya (Khairul Umam) adalah pihak turut tergugat.
Terkait gugatan itu, sudah kami beritahukan secara surat langsung dan juru sita pengadilan juga telah menyampaikan kepada Khairul Umam.
Selain itu Harris menyebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam PAW. Salah satunya adalah tidak ada sengketa peradilan terhadap proses PAW, Dia sudah tahu kami sedang mengajukan gugatan ke pengadilan.
"Jadi, tidak benar dia menjalankan proses PAW secara hukum, melainkan kami duga semena-mena dan melanggar ketentuan undang-undang (PP dan Tatib DPR) karena memproses hal-hal yang tidak lengkap syarat administratif, melanggar dan tidak menghormati proses hukum yang ada, tindakan seperti itu apakah patut dilakukan seorang yang mengaku pejabat negara," tutup Harris.
Saat konferensi pers, Harris menilai Khairul Umam diduga telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan mencemarkan nama baik Hendri Hasibuan dengan menyebarkan berita-berita di media masa elektronik, tiktok, youtube, dan lainnya.
Selain itu, Khairul Umam juga membagi-bagikan selebaran tertulis atas ucapannya kepada orang-orang yang diundangnya dan kemudian pembicaraan/kata-katanya yang bermuatan menghina serta di-upload ke media sosial.
"Kata-kata yang mengatakan, klien kami penghasut, provokator, pembuat fitnah dan lain-lain yang diduga diucapkan oleh Khairul Umam Kami duga telah melanggar undang-undang ITE. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti gambar, surat, dan link yang menyebarkannya. Seluruhnya sudah kami sampaikan kepada Penyidik dalam laporan tersebut," jelasnya.
Harris meyakini laporannya akan diproses oleh Polda Riau melalui Subdit V Siber Ditreskrimsus.
"Kami yakin proses hukum terhadap Khairul Umam akan berjalan lancar. Kita tunggu saja sampai ke meja hijau," tutur Harris.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam saat dikonformasi menjelaskan bahwa dirinya hanya melanjutkan surat dari partai untuk mem-PAW-kan para anggota dewan tadi. Dimana menurutnya proses pergantian itu dilakukan oleh partai Golkar tempat mereka bernaung.
"Prosesnya di partai. Dari (Golkar) pusat suratnya," kata Khairul saat dihubungi merdeka.com.
Menurut Khairul, alasan PAW itu sendiri sesuai dengan surat tersebut lantaran keempatnya berpindah partai. Yakni bukan lagi di partai Golkar. "Iya berpindah partai," tambahnya.
Saat ditanya soal dirinya dilaporkan ke Polda Riau, Khairul tidak menjawab banyak. Ia hanya menyarankan untuk berkomunikasi dengan kuasa hukumnya.
"Nanti biar kuasa hukum saya yang menjelaskan terkait pelaporan di Polda Riau itu," tandasnya.
