KPU Gelar PSU di 73 TPS di Sulawesi Selatan

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua KPU Sulsel, Misnah M Attas mengatakan, pihaknya akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 73 TPS yang tersebar di 14 Kabupaten. Mulai dari Kabupaten Bone, Palopo, Parepare, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Gowa, Barru, Maros, Makassar, Toraja Utara, Luwu, Soppeng dan Luwu Timur.

Dia mengungkapkan, PSU ini diselenggarakan sebagai bentuk pembelajaran atau pendidikan Pemilu kepada masyarakat. Pasalnya masih ada pemilih maupun penyelenggara yang memaksakan diri agar diberikan kesempatan memilih padahal sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk mencoblos.

"Ada 73 TPS direkomendasikan untuk PSU dari 74 TPS yang berpotensi sebagaimana disampaikan Panwascam dan Bawaslu kabupaten/kota tersebar di 14 kabupaten/kota. Saat ini kami bersama para ketua KPU dari 14 daerah tersebut sebagai penyampaian ke masyarakat bahwa kami sangat siap untuk menghelat PSU" katanya di aula kantor KPU Sulsel, Selasa (23/4).

Orang lain juga bertanya?

Dari 73 TPS itu, kata Misnah, terbanyak berada di Kota Makassar yakni ada 17 TPS. Adapun di daerah lain, jumlah TPS nya yang akan menggelar PSU rata-rata dari satu hingga sembilan TPS saja. Namun kata dia, jumlah itu masih bisa bertambah hingga sebelum digelar PSU serentak Sabtu mendatang, 27 April.

"Saat ini kami sedang upayakan logistik pemilu. Yang belum diselesaikan itu adalah surat suara dan ini akan dicetak oleh konsorsium gramedia grup di Makassar," ujarnya.

Dia menjelaskan, jumlah logistik tetap mengacu pada DPT ditambah 2 persen. Aturan-aturannya juga yang berlaku untuk TPS-TPS PSU adalah mutatis mutandis dengan TPS yang dilaksanakan pada pemungutan suara pada 17 April lalu jadi tidak ada yang berbeda aturannya.

Misnah mengatakan, pihaknya nantinya masih akan memberdayakan sebagian petugas KPPS untuk menyelenggarakan PSU ini. "Mayoritas penyebab dihelatnya PSU di puluhan TPS itu adalah karena adanya pemilih-pemilih yang tidak berhak untuk menjadi pemilih misalnya tidak mempunyai dokumen untuk pindah memilih atau istilahnya A5 dan bukan penduduk setempat," tutupnya.

(mdk/fik)