KPU Makassar Dapat Tambahan Rp6,2 Miliar untuk Honor Petugas dan Penambahan TPS
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar dari Pemerintah Kota. Penandatanganan adendum tambahan anggaran oleh Penjabat (Pj) Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, Kamis (9/7).
"Tadi selesai penandatanganan adendum tambahan anggaran Rp6,2 miliar yang diajukan KPU Makassar yang disetujui pemerintah Kota Makassar," kata Komisioner KPU Makassar divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Endang Sari.
Lebih jauh Endang menjelaskan, awalnya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Oktober 2019 lalu dengan total anggaran Rp78 miliar.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
Kemudian, KPU Makassar mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar untuk fokus pada penyesuaian honor penyelenggara adhoc sesuai standar SE Menteri Keuangan, juga untuk alokasi penambahan TPS.
Awalnya, pemetaan TPS maksimal 600 pemilih setiap TPS. Tapi karena ada wabah Covid-19, keluar aturan terbaru bahwa di TPS maksimal 500 pemilih sehingga TPS yang awalnya sebanyak 2.099 bertambah menjadi 2.390 TPS.
"Anggaran tambahan Rp6,2 miliar ini untuk penyesuaian seluruh honor adhoc dan penambahan TPS," terang Endang.
Ditambahkan, total NPHD Makassar untuk pemilihan serentak tahun 2020 adalah Rp84.264.000.000. Kalau soal anggaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk penyelenggara, disiapkan dari APBN dan diturunkan langsung dari pusat.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku baru kemarin mengetahui tunjangan kinerja pegawai KPU tidak pernah naik sejak 2014.
Baca SelengkapnyaSri menjelaskan setiap paslon wajib melaporkan awal dana kampanye hingga pukul 22.00 Wita, Rabu (24/9).
Baca SelengkapnyaMasyarakat akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan juga walikota dan wakil walikota saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengaku insentif petugas KPU belum mengalami kenaikan sejak 2014, meskipun pekerjaan mereka penuh tantangan.
Baca SelengkapnyaBerikut momen-momen Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan pegawai penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menandatangani peraturan presiden, terkait kenaikan tunjangan petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu
Baca SelengkapnyaDi media sosial, muncul lelucon satir dengan narasi menjadi anggota KPPS setara dengan anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca SelengkapnyaDibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaNamun yang menjadi sorotan yaitu besaran gaji KPPS yang akan bertugas nanti. Di mana gaji petugas KPPS 2024 naik cukup tinggi.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya