Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pilkades di Sampang dan Sumenep Ditunda Imbas Lonjakan Covid-19

Pilkades di Sampang dan Sumenep Ditunda Imbas Lonjakan Covid-19 Bupati Sumenep A Fauzi di Sumenep. ANTARA

Merdeka.com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Pulau Madura terpaksa ditunda. Hal ini diakibatkan lonjakan kasus Covid-19 di daerah tersebut.

Pilkades yang ditunda yakni yang diselenggarakan oleh Pemkab Sampang dan Pemkab Sumenep.

"Ini kami lakukan, karena kami tidak ingin lonjakan kasus baru Covid-19 terus bertambah," kata Bupati Sumenep A Fauzi di Sumenep, seperti dikutip Antara, Selasa (6/7).

Selain itu, pelaksanaan pilkades serentak di dua kabupaten ini, bersamaan dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang salah satu poin-nya melarang kerumunan.

Bupati menjelaskan, Pemkab Sumenep awalnya menetapkan pelaksanaan pilkades serentak pada 8 Juli 2021. Namun, karena ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri agar berbagai jenis kegiatan politik dan pemerintah yang menimbulkan kerumunan ditunda, maka Pemkab Sumenep akhir melakukan penundaan pilkades di 88 desa di Sumenep itu.

"Penundaan ini tidak terbatas waktu, dan akan ditentukan kemudian, apabila situasi mulai membaik," ucap Fauzi.

Selain di Sumenep, Pemkab Sampang juga menunda pelaksanaan pilkades serentak di 111 desa yang rencananya akan digelar pada 17 Juli 2021 yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu, dengan alasan yang sama.

"Penundaan Pilkades serentak di Sampang hingga 2025, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan di Sampang, Selasa.

Landasan hukum penundaan pilkades serentak di Kota Bahari ini UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015, dan Permendagri Nomor 112 tahun 2014, Permendagri Nomor 65 tahun 2014, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

"ini adalah keputusan terbaik yang dilakukan Bupati Sampang, demi untuk melindungi warga Sampang dari Covid-19," ujarnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Wamendagri: Tidak Ada Penundaan Pilkada di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
Wamendagri: Tidak Ada Penundaan Pilkada di Wilayah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

"Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal," kata Bima.

Baca Selengkapnya
Proses Hukum Peserta Pemilu 2024 Ditunda
Proses Hukum Peserta Pemilu 2024 Ditunda

Penundaan ini untuk menjaga kondusifitas para peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Tanggal 13 Maret 2025, Ini Alasannya
Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Tanggal 13 Maret 2025, Ini Alasannya

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Perlu Wacana Penundaan Pemilu, Nanti Isunya Liar
Wakil Ketua Komisi II DPR: Tidak Perlu Wacana Penundaan Pemilu, Nanti Isunya Liar

Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.

Baca Selengkapnya
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024
KPK Hentikan Sementara Penyidikan Dugaan Korupsi Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024
Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Peserta Pemilu 2024

Hal itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu.

Baca Selengkapnya
Komisi III Setuju Tunda Pemeriksaan Hukum Peserta Pilkada 2024
Komisi III Setuju Tunda Pemeriksaan Hukum Peserta Pilkada 2024

Kejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.

Baca Selengkapnya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

Baca Selengkapnya
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024

"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya