Respons Polisi saat Tersangka Pencabulan di Jember Ajukan Praperadilan

Merdeka.com - Pengasuh Pondok Pesantren Al-Djaliel 2 di Kabupaten Jember, Muhammad Fahim Mawardi mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan kekerasan seksual. Dalam dua perkara itu, dia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman tertinggi 15 tahun penjara.

Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo menyatakan menghormati langkah Fahim Mawardi yang mengajukan praperadilan melalui tim pengacaranya.

"Silakan itu hak mereka, kami siap menghadapi perlawanan hukum melalui praperadilan. Kita tunggu saja surat panggilan dari pengadilan nanti," ujar Hery, Sabtu (21/1).

Lebih lanjut, Hery juga mengingatkan kepada para pihak untuk melindungi para korban, salah satunya dengan cara tidak memberikan informasi rinci mengenai identitas korban.

"Harus diingat ada masa depan korban yang harus dilindungi. Juga nama lembaga pendidikan mereka," ujar Hery.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember meminta polisi tidak ragu untuk menuntaskan pengusutan kasus ini. Termasuk menghadapi praperadilan dari tersangka.

"Kami mendukung penuh polisi dalam menghadapi praperadilan. Juga mendorong perlindungan untuk korban serta saksi pelapor agar proses hukum bisa berjalan dengan baik," ujar Cholily, Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jember.

Dalam perkara ini, Fahim resmi mengajukan praperadilan melawan Polres Jember. Permohonan praperadilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jember pada Jumat (20/1). Terdapat setidaknya enam poin yang menjadi dasar materi praperadilan yang diajukan pihak Fahim Mawardi melalui tim pengacaranya.

"Kami menilai penggeledahan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Jember di Ponpes Al-Djaliel 2 tidak sah, karena tidak dilengkapi surat perintah dari pengadilan. Seharusnya, jika tanpa surat izin dari pengadilan, polisi tidak berhak membawa sesuatu dari rumah tersangka," ujar Edi Firman, salah satu pengacara Fahim saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (21/01).

Polisi sebelumnya melakukan penggeledahan di Ponpes Al-Djaliel 2 sebanyak dua kali pada pekan lalu. Dari hasil penggeledahan itu, polisi mengantongi sejumlah barang bukti. Di antaranya rekaman kamera pengawas (CCTV), hp, laptop, karpet dan sebagainya.

Proses penggeledahan ini dinilai bertentangan dengan pasal 33 KUHAP. Edi juga menuding polisi tidak memberikan berita acara turunan kepada keluarga Fahim, pasca penggeledahan.

"Sehingga keluarga tidak tahu, barang apa saja yang disita polisi," klaim Edi.

Selain itu, Edi juga mempersoalkan proses penetapan tersangka terhadap Fahim Mawardi yang didasarkan atas laporan HA, istri Fahim. Edi mengklaim, HA sudah berstatus sebagai mantan istri Fahim. Sedangkan yang dilaporkan menjadi korban adalah AN, salah satu pengajar di ponpes pimpinan Fahim.

"Ustazah AN ini tidak merasa menjadi korban. Seharusnya kalau memang jadi korban pelecehan, yang melapor adalah ustazah AN atau orang tuanya, bukan mantan istri Fahim," tutur Edi.

Pengacara Fahim tetap mengklaim, yang menjadi korban dalam kasus ini adalah ustazah AN yang sudah dewasa. Pernyataan ini bertentangan dengan rilis resmi kepolisian yang menjerat Fahim dengan pasal dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Kapolres Jember, AKBP Hery Purnomo secara jelas menyebutkan korban berjumlah empat orang yang masih di bawah umur.

"Kami menelaah berita acara pemeriksaan tersangka. Objeknya adalah AN. Padahal AN tidak pernah merasa dilecehkan," tegas Edi.

Tim pengacara Fahim mencurigai ada motivasi tertentu yang membuat polisi cepat menangani kasus yang menjerat Fahim. "Polres Jember menerjunkan 45 anggotanya untuk menangani kasus tersebut," tutur Edi.