Politik

PDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.

Semua spanduk yang terpasang di beberapa lokasi itu dengan tulisan atau isi yang sama, namun berlatar warna yang berbeda-beda.

DPP PDIP mengakui adanya upaya dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah kongres dengan mengganti Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Total ada sembilan pengurus PAN yang berada di Kabinet Merah Putih.

PDIP menegaskan siap menerima serangan apapun yang ditujukan.

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

PDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.

Jokowi telah dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mendesak kepolisian untuk turun tangan menangkap para pelaku.

Gerindra menilai tujuan utama pemberantasan korupsi memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara atau asset recovery.

Partai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.

Sekjen Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai bila diperintah oleh Jokowi.

Menurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

Pemecatan ini menjadi momen penting bagi Jokowi untuk membuktikan kehebatannya dalam dunia politik.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pendapat mengenai pemecatannya dari keanggotaan PDIP.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam FGD tersebut. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran AD-ART yang dilakukan Gus Yahya.

Gibran menyatakan perbedaan merupakan suatu kewajaran.

PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).