Politik
Berita Utama
-
hasto kristiyanto Terang-terangan Ketua DPP PDIP Ungkap Identitas Orang Niat Ganggu Kongres Sebut Sekjen Hasto Bakal Dicopot
-
berita paham Profil dan Jabatan Tiga Tokoh Penting yang Kini Gabung PAN, Ada Mantan Wamen Pertahanan
-
berita update Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: PDIP Pasrah Berjuang Sendiri di DPR, Andalkan Kekuatan Rakyat
Berita Terbaru
-
berita ringan Tips dan Trik Mengolah Pare, Bebas Pahit, Super Enak, dan Siap Jadi Hidangan Favorit Kaya Manfaat untuk Tubuh
-
berita update Menebak Klub Baru Kevin Diks dan Ole Romeny, Berlabuh ke Liga Inggris atau Negara Lain?
-
berita update Detik-detik Muhammad Ferrari Dapat Kartu Merah saat Lawan Filipina, Timnas Indonesia dalam Tekanan Berat
Berita Populer
-
VIDEO: Menko Yusril Blak blakan Soal Prabowo Maafkan Koruptor Jika Uang Dikembalikan
-
VIDEO: Jawaban KPU Usai Prabowo Usul Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD
-
Penjelasan Lengkap Menko Yusril soal Alasan Prabowo Maafkan Koruptor asal Kembalikan Uang Korupsi
-
Diperiksa terkait Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Sudah Lapor Ke Prabowo?
-
Prabowo Teruskan Program Makan Bergizi Gratis Meski Diejek: Rakyat Mendukung Saya
Berita Utama Lainnya
Mengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik
Nantinya dalam muktamar akan ditentukan pengurus baru partai berlambang Ka'bah tersebut.
Usulan ini bila tetapkan, bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang.
PPP bisa mengubah AD/ART terkait caketum di luar kader.
PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.
Menurut Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Perhitungan tersebut.
Sejumlah nama pun bermunculan menjelang habisnya masa jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Melalui tayangan video yang diperlihatkan PDIP, memang terlihat banyak aparat yang masuk di tengah proses rekapitulasi suara.
Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Pilkada ulang dilakukan karena calon kepala daerah tunggal kalah melawan kotak kosong.