Follow
Evaluasi Prolegnas, Gerindra Sebut Pemerintah Sering Absen saat Pembahasan RUU
Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat itu membahas program legislasi nasional (prolegnas) 2014-2019.
Dalam rapat tersebut Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyoroti masalah kehadiran pemerintah dalam pembahasan Rancangan atau Revisi Undang-undang (RUU). Menurutnya, dalam periode lalu pemerintah sering tidak hadir dalam pembahasan RUU.
"Ada hal teknis yang belum dimasukkan seperti konsistensi pemerintah untuk mengikuti pembahasan UU, ini kan hal yang sangat penting karena DPR tidak bisa jalan sendiri untuk membahas UU tanpa kehadiran pemerintah," kata Syafi'i.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Siapa yang bisa menggunakan nama inisial R? Kumpulan nama inisial R bisa menjadi salah satu rekomendasi Anda dalam memberikan identitas bagi anak.
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
Pria yang akrab disapa Romo ini mencontohkan RUU yang belum rampung dibahas karena pemerintah tak sering hadir dalam pembahasan. Di antaranya adalah RUU tentang Minuman Beralkohol.
"RUU Minol itu pansusnya masih datang tapi pemerintah sudah enggak datang lagi," ungkapnya.
Sebelumnya tenaga ahli Baleg mengatakan dari 189 Prolegnas Tahun 2014-2019, total ada 89 RUU yang sudah disahkan menjadi UU di mana 53 dari kumulatif terbuka dan yang RUU murni ada 36. Dibandingkan dengan Prolegnas 2010-2014 totalnya 128 di mana 57 kumulatif terbuka dan 71 RUU murni.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca Selengkapnya
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya