Rancangan PKPU: Sumbangan Dana Kampanye Pilkada dari Relawan Wajib Dilaporkan
Relawan nantinya diwajibkan untuk melaporkan dana yang diberikan kepada pasangan calon kepada KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menambahkan relawan sebagai penyumbang dana kampanye terhadap pasangan calon di Pilkada 2024. Hal ini tertuang dalam legal drafting rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pilkada 2024.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, dana kampanye yang bersumber dari perseorangan dikelompokkan menjadi empat kategori. Seperti dari Partai Politik (Parpol) atau anggota Parpol pengusung pasangan calon.
"Anggota partai politik pengusung, ini mungkin bisa di tambahkan, Parpol dan anggota Parpol. Karena berbeda parpol atau anggota Parpol. Yang kedua Individu Perseorangan," kata Idham, Sabtu (3/8).
Selanjutnya, Parpol non-pengusung pasangan calon juga bisa memberikan modal kampanye. Parpol non-pengusung yang dimaksud itu partai yang tidak memiliki kursi atau suara di DPRD, namun ingin memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan.
"Anggota parpol non pengusung, karena kita ketahui bedasarkan pasal 40 UU 10 tahun 2016 partai politik yang bisa melakukan yang bisa mengusung atau mendaftar bakal pasangan calon, itu adalah mereka yang memperoleh kursi di DPRD," jelasnya.
Selanjutnya, relawan pasangan calon nantinya diwajibkan untuk melaporkan dana yang diberikan kepada pasangan calon kepada KPU.
"Yang terakhir relawan. Relawan kedepan kami akan mewajibkan melaporkan dana kampanye," pungkasnya.
Berbeda dengan Pilpres, Pileg dan Pemilu DPD sebelumnya. Sumbangan kampanye telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018. Untuk calon presiden, DPR RI, DPRD sumbangan perorangan maksimal Rp2.500.000.000, sedangkan sumbangan dari perusahaan atau kelompok maksimal Rp25.000.000.000.
Sedangkan untuk, bacaleg DPD hanya bisa menerima sumbangan dari perseorangan maksimal Rp750.000.000, sedangkan sumbangan dari perusahaan atau kelompok maksimal Rp1.500.000.000.
Diketahui, pelaksanaan kampanye pada Pilkada serentak akan berlangsung mulai 25 September 2024, hingga 23 November 2024. Selanjutnya, untuk masa tenang akan berlangsung dari 24-26 November 2024.
- Konflik Internal Kadin Indonesia Bikin Buruh Ketar-Ketir Takut Kena PHK
- Sempat Ditolak, Berkas Eks Terpidana Suap Ketua MK Akil Mochtar Diterima KPU Empat Lawang
- Ternyata Begini Pembangunan Jakarta di Tahun 1940-an, Sudah Pakai Alat Berat Raksasa
- Majikan Liburan ke Dieng, ART di Tangerang Panggil Temannya 'Colong' Duit Rp200 Juta hingga Emas Ratusan Gram
- Arkeolog Temukan Perkampungan Zaman Batu Berusia Sekitar 8.000 Tahun, Dibangun di Atas Dataran Tinggi
-
Nur Habibie
Berita Terpopuler
-
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024 -
Jokowi Target Balikpapan-IKN Tersambung Tol Pertengahan 2025
merdeka.com 13 Sep 2024
