Seleksi KPU provinsi jadi kunci

Merdeka.com - Meskipun bekerja dalam waktu pendek Tim Seleksi KPU dan Bawaslu berhasil mendapatkan orang-orang yang mumpuni untuk mengurus pemilu. Setidaknya hal itu terlihat dari sedikitnya kritik yang muncul dalam proses seleksi. Mulus dan tanpa kontroversi.

Hal ini sebetulnya tidak lepas dari sikap pemerintah yang membiarkan tim seleksi bekerja bebas. Menurut UU No. 15/2011, tim seleksi terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas orang-orang mandiri, berintegritas dan memahami permasalahan pemilu; sedang usur pemerintah terdiri dari pejabat pemerintah.

Presiden menunjuk Mendagri Gamawan Fauzi sebagai ketua dan Menkumham Amir Syamsuddin sebagai wakil ketua. Meskipun demikian, kedua pejabat itu tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Semua proses seleksi dan pengambilan keputusan diserahkan anggota tim seleksi, Prof Ramlan Surbakti dkk.

Hasilnya baik. Husni Kamil dkk terpilih menjadi anggota KPU tanpa kontroversi. Mereka dianggap banyak pihak sebagai orang-orang terbaik yang mampu mengurus pemilu. Husni Kamil dkk harus bisa belajar proses seleksi anggota KPU ini dalam merekrut anggota KPU provinsi. Sebab, keberhasilan merekrut anggota KPU provinsi merupakan kunci sukses penyelenggaran pemilu.

Sebagaimana diketahui, amburadulnya penyelenggaraan Pemilu 2009 tidak saja disebabkan oleh ketidakbecusan KPU, tetapi juga oleh soal kemandirian, minimnya profesionalitas, rendahnya integritas KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Banyaknya kasus sengketa hasil pemilu menunjukkan hal itu; demikian juga ketidakpuasan partai politik maupun calon tetap berdengung hingga sekarang.

Oleh karena itu, KPU harus benar-benar serius dalam merekrut anggota KPU provinsi. Jangan sampai orang-orang titipan partai atau calon masuk menjadi penyelenggara pemilu; demikian juga KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus terhindar oleh para petualang yang dengan gampang terlibat jual beli suara dalam penyelenggaraan pemilu.

Catatan buruk anggota atau mantan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang punya masalah kemandirian dan integritas, sudah diketahui. Orang-orang macam mestinya tidak boleh kembali masuk menjadi penyelenggara pemilu. Lebih baik mencari orang baru, yang independensi dan integritasnya teruji, daripada memilih orang berpengalaman tetapi mentalnya sudah rusak.

Ruang KPU untuk mencari orang-orang terbaik di provinsi maupun di kabupaten/kota kini terbuka, sebab kini KPU punya keleluasaan untuk membentuk tim seleksi KPU provinsi yang mumpuni. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana terdapat anggota tim seleksi yang diusulkan oleh DPRD dan kepala daerah, sehingga partai politik atau pejabat daerah bisa menyelundupkan orang-orangnya melalui timsel yang ditunjukannya.

Meskipun demikian, bukan hal mudah buat KPU untuk membentuk timsel yang mandiri, berintegritas dan kompeten. Sebab, orang-orang yang disyaratkan oleh UU No. 15/2011 itu termasuk langka di daerah. Perpolitikan yang kental di tingkat lokal, menyebabkan hampir semua unsur masyarakat terhegemoni oleh permainan politik lokal, tidak kecuali para akademisi, pimpinan ormas, maupun aktivis LSM.

Itulah sebabnya, KPU harus benar-benar hati-hati dalam membentuk tim seleksi KPU provinsi. Jika tidak, maka anasir-anasir partai politik dan pejabat lokal bisa memasuki kembali kantor KPU provinsi, sehingga hal ini akan berdampak pada kemandirian dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang.

Dalam hal ini KPU harus mengedepankan sikap terbuka dalam pembentukan tim seleksi KPU provinsi. Meminta masukan dan kritik masyarakat sangat penting, mengingat tidak semua anggota KPU mengetahui kondisi setiap provinsi. Cara terbaik untuk memilih tim seleksi misalnya dengan mengumumkan terlebih dahulu calon-calon anggota tim seleksi ke publik, sehingga masyarakat sempat ikut memberi masukan.

Jika masyarakat tidak masalah, KPU bisa langsung menetapkan; tetapi jika masih ada keraguan masyarakat, KPU mesti mempertimbangkan. Dengan cara seperti ini, maka kemandirian, integritas dan kompetensi tim seleksi KPU provinsi terjaga. Jika tim seleksinya baik, maka hasil seleksi besar kemungkinan juga akan baik. (mdk/ren)