Follow
DPR setujui pemotongan anggaran belanja Kemenperin
Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan kementerian keuangan untuk memotong anggaran kementerian perindustrian sebesar Rp 183,621 miliar. Saat ini pagu anggaran belanja kementerian pimpinan MS Hidayat tersebut sebesar Rp 3,16 triliun.
"Komisi VI setuju pemotongan APBN-P kementerian perindustrian menjadi Rp 3,16 triliun sesuai dengan surat kementerian keuangan," jelas Ketua Komisi VI Erlangga Hartarto dalam Rapat Kerja dengan Kemenperin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/6).
Selain itu, Komisi VI juga menyetujui anggaran belanja tambahan sebesar Rp 77,1 miliar untuk dibahas di Badan Anggaran DPR RI. Anggaran tambahan ini untuk membiayai program penanggulangan banjir, pengembangan IKM hingga fasilitasi pengadaan mesin dan peralatan untuk laboratorium.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
"DPR RI setuju realokasi anggaran antar program dan kegiatan sebesar Rp 17,5 miliar," lanjut Erlangga.
Menurut Menteri Perindustrian MS HIdayat pos-pos anggaran yang dipotong itu berasal dari program yang belum jalan karena persiapan teknis. Antara lain konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang semula Rp 206 miliar dipotong menjadi Rp 106,05 miliar.
Sisa anggaran sebesar Rp 89 miliar diperuntukkan untuk pengadaan 3.000 konverter kit beserta kegiatan pendukungnya dan sisa anggaran sebesar Rp 10 miliar diusulkan untuk digunakan dalam rangka fasilitasi perundingan pengambilalihan PT Inalum dari Jepang.
Pos anggaran lain yang dipangkas adalah pembangunan pabrik minyak goreng di kota Subulussalam, Aceh. Anggaran yang semula Rp 54 miliar dipotong menjadi Rp 46,50 miliar.
Menurut MS Hidayat pemotongan anggaran ini lantaran Pemerintah Daerah belum dapat memastikan status lahan yang akan digunakan untuk lokasi pabrik.
Pos terakhir adalah dana output cadangan dan dana non alokasi sebesar Rp 31,07 miliar yang merupakan sisa dana hasil penelaahan yang belum ditetapkan penggunaannya Kementerian Keuangan. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca Selengkapnya
Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
Baca Selengkapnya