Follow
Gantikan Menteri Rini, menkeu bahas pemberian PMN bersama komisi VI
Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 dan Rancangan APBN 2017.
Dalam rapat anggaran Kementerian BUMN kali ini, pembahasan tidak melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, namun digantikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Dengan mengucapkan bismillah, rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum," ujar Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Pembahasan kali ini salah satunya menyoroti perihal besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 53,4 triliun termasuk revaluasi aset PLN.
"Ini PMN untuk BUMN-BUMN ini terlalu besar. Sementara kita tahu banyak BUMN yang kinerjanya tidak terlalu memuaskan," kata salah seorang anggota Komisi VI.
Rapat kerja kali ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmen BUMN Iman A. Putro, Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, dan beberapa pejabat Eselon I Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca Selengkapnya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Adapun pada periode 2019-2024, DPR RI mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing.
Baca Selengkapnya
Dengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya