Kisruh Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sempat Ditolak Hingga Biaya Membengkak

Merdeka.com - Polemik kereta cepat Jakarta- Bandung, tak berkesudahan. Terbaru, China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi jaminan pinjaman utang untuk proyek ini.

Sebagaimana diketahui, pinjaman dana pemerintah Indonesia untuk proyek Kereta cepat Jakarta - Bandung mengalami pembengkakan atau cost overrun. Lalu, bagaimana awal mula adanya gagasan kereta cepat Jakarta - Bandung, hingga terus diikuti dengan ragam polemik dan berujung meningkatnya bunga utang?

Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang saat itu dijabat oleh Bambang Prihartono, mengatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek baru. Rencana pembangunan proyek ini telah ada sejak 2008, namun saat itu untuk rute Jakarta-Surabaya. Proyek tersebut digagas oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kereta cepat sudah disiapkan sejak 2008, tetapi rute Jakarta-Surabaya. Ini dirancang Bappenas dan Kemenhub. Tapi karena pertimbangan politis dan dana yang dibutuhkan besar, sementara pemerintah saat itu membutuhkan dana untuk kegiatan-kegiatan lain, jadi proyek belum diimplementasikan," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (12/6/2016).

Inisiasi kereta cepat Jakarta - Surabaya pun tak berjalan. Hingga pada tahun 2012, wacana pembangunan kereta cepat tersebut kembali digulirkan. Pola pembiayaan yang muncul yaitu kerjasama pemerintah-swasta (KPS).

Namun, Bambang mengatakan, saat proyek dan skema ini ditawarkan ke pihak swasta, pemerintah tetapi dibebani dengan porsi pembiayaan yang lebih besar. Lagi-lagi, proyek tersebut terhenti.

Gagal di Rute Jakarta - Surabaya

Tak kunjung terealisasi, pemerintah melakukan kajian untuk membangun kereta cepat Jakarta - Bandung dengan skema KPS. Porsinya, 70 persen dan swasta 30 persen. Porsi itu kemudian belum disepakati oleh pihak swasta ataupun pemerintah, kemudian kembali dikaji hingga muncul porsi pembiayaan pemerintah 60 persen, sedangkan swasta 40 persen.

"Tetapi pemerintah yang lama belum ada political will, sehingga terkesan proyek ini tidak berlanjut," kata dia.

Akhirnya, pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung, baru ter‎ealisasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dasarnya, Jokowi optimis terhadap RPJMN yang intinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5-6 persen. Dan pertumbuhan itu bisa didorong dari Jawa.

Sempat Ditolak Ignasius Jonan

Sebelumnya, di tahun 2015, Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan menolak adanya proyek ini. Alasannya, rute Jakarta - Bandung terlalu pendek untuk moda transportasi kereta cepat.

Jonan menjelaskan, Jakarta-Bandung hanya memiliki jarak sekitar 150 km, dan sepanjang jalur rencananya akan dibangun lima hingga delapan stasiun. Sehingga antar stasiun memiliki jarak sekitar 30 km.

"Sekarang lihat, kereta cepat itu akselerasinya dari 0 ke 300 km itu butuh berapa waktu? Kalau Jakarta-Bandung itu total butuh 40 menit, berarti intervalnya tiap stasiun berapa? Kalau lima stasiun 8 menit. Kalau 8 menit antar stasiun, apa bisa dari velositas 0 sampai 300, saya kira enggak bisa," jelasnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Kementerian Perhubungan bersikap untuk menolak kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung. "Kami (Kementerian Perhubungan) menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat (untuk Jakarta-Bandung). Itu saja," tegasnya.

Terbit Izin Trase

Namun, di tahun 2016 Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan izin trase kereta api cepat Jakarta-Bandung. Izin trase tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar.

"Izin trase diajukan oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (PT KCIC). Menhub menetapkan izin trase setelah semua syarat dipenuhi, termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang dilintasi jalur KA cepat Jakarta-Bandung," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, JA Barata, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/1/2016).

PT KCIC juga telah mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan sebagai badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

Adapun, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah modal setor sekurang-kurangnya Rp1 triliun yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham. "Tahap selanjutnya PT KCIC harus mengantongi izin pembangunan," katanya.

China Terpilih Jadi Pelaksana Kereta Cepat

Masih di tahun yang sama, pemerintah membentuk tim penilai untuk menentukan pihak yang menggarap proyek ini. Sebab, proyek kereta cepat saat itu diperebutkan oleh Jepang dan China.

Jepang menawarkan biaya investasi proyek kereta cepat Shinkansen E5 USD6,223 miliar atau setara Rp87 triliun. Sedangkan China menawarkan harga lebih murah untuk HST CRH380A sebesar USD5,585 miliar atau sekitar Rp78 triliun. Saat itu pemerintah memberi sikap yang condong kepada China. Alasannya, tidak menggunakan APBN dan murah jika dibandingkan dengan tawaran Jepang.

Biaya Yang Bengkak

Diiringi oleh pro dan kontra atas pembiayaan kereta cepat Jakarta - Bandung, dengan China. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada China hingga kedua pihak sepakat menambah cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun.

Sehingga, anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.