Panama Papers bakal jadi bahasan dalam pertemuan Bank Dunia dan IMF
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam pertemuannya dengan Bank Dunia dan IMF, masalah pajak masih jadi fokus utama. Dengan begitu, skandal perpajakan menghebohkan dunia yaitu Panama Papers bakal dibahas habis-habisan oleh para menteri ekonomi anggota IMF.
"Kemudian tidak kalah penting masalah pajak, yaitu kita ingin memerangi kejahatan perpajakan antar negara. Jadi selain membahas hasil yang sudah diselesaikan mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan kita ingin menekankan saja kedua topik ini penting dijalankan Indonesia menginginkan ada sanksi yang tidak patuh pada implementasi baik BEPS maupun pajak," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (11/4).
Dalam pertemuan rutin tersebut, masalah penggelapan pajak yang disasar perusahaan raksasa maupun individu. Selain itu, menindaklanjuti kebijakan beberapa negara dengan memanfaatkan surga pajak atau dikenal tax haven.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa saja objek pajak di masa lampau? Jenis Pajak Lain Setidaknya ada sekitar 15 objek yang dikenakan pajak di Jawa saat itu. Mulai dari pegadaian, pembuatan garam, ikan, minuman keras, judi, hingga pertunjukan wayang.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
"Kita juga ingin memerangi upaya penggelapan serta pengaburan pajak oleh perusahaan multinasional maupun individual yang memanfaatkan tax haven countries dan celah hukum pada pusat keuangan global," jelas dia.
Adanya acara keuangan antar negara tersebut, lanjut Bambang, merupakan kesempatan penting dalam berbagi informasi terkait modus atau skema penggelapan pajak. Menurut dia, Amerika merupakan negara pertama yang mendorong adanya keterbukaan pada kewajiban pajak.
"Amerika pertama kali yang membongkar skandal pajak di Swiss dulu, jadi masalah pajak sangat penting, saya yakin masalah Panama Papers akan berpengaruh juga terhadap nuansa pembahasan tapi dalam posisi ini kita ingin informasi tetap berjalan tanpa kecuali dan tidak boleh ada negara yang coba-coba bermain, misalnya mengaburkan siapa pemilik akun," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia juga menyimpan harta karun berupa potensi energi baru dan terbarukan (EBT) bagi pengembangan ekonomi hijau.
Baca SelengkapnyaLewat PMK Nomor 47 tahun 2024, Ditjen Pajak kini bisa melihat informasi rekening dengan saldo di atas Rp1 miliar.
Baca SelengkapnyaOECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.
Baca SelengkapnyaPutu menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).
Baca SelengkapnyaJokowi menyambutnya dan mengajak Ajay masuk ke ruangan bersama sejumlah delegasi.
Baca SelengkapnyaForum inisiatif diplomasi DPR ini melibatkan para parlemen negara kepulauan di Samudera Pasifik yang selama ini belum banyak dieksplor.
Baca SelengkapnyaISF 2023 menjadi rapat tahunan (annual meeting) untuk membahas isu-isu terkait keberlanjutan lingkungan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membagi underground economy kepada dua karakteristik.
Baca SelengkapnyaKalangan pengusaha AS memberi apresiasi terhadap kebijakan investasi Indonesia yang telah menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPuan menilai forum IAPF dapat membangun hubungan baik bagi seluruh delegasi sehingga bisa semakin mengenal satu sama lain.
Baca SelengkapnyaAdapun IPPP kali ini akan digelar pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta.
Baca Selengkapnya