Follow
Penerapan Zero Odol di 2023 Ciptakan Peluang Kenaikan Harga Barang
Merdeka.com - Kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Odol) akan berlaku mulai 1 Januari 2023. Penerapan kebijakan ini dinilai membuka peluang kenaikan harga barang.
Guru Besar Fakultas Teknik UGM sekaligus Ketua Tim Studi Zero Odol, Sigit Priyanto, mengatakan untuk mempercepat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, salah satunya pemerintah harus memberikan insentif kepada para pelaku usaha.
"Ada insentif dalam bentuk PPh atau selain PPh yang dapat diberikan kepada pengusaha. Ada juga insentif-insentif lain yang cukup menarik untuk diberikan oleh pemerintah agar pengusaha mempercepat kepatuhan terhadap Zero Odol," katanya pada Kamis (10/6).
-
Apa yang naik di bulan Oktober 2023? 'Jika dibandingkan September 2023, NTP naik karena Bulan September 2023 yang masih bernilai 111,25,' kata Asim, Jumat (03/11/2023).
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Kapan program optimasi biaya Pertamina dimulai? Sepanjang tahun 2023 sebanyak 301 program Cost Optimization dijalankan mulai dari strategi finansial maupun operasional.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kapan opsen pajak kendaraan mulai berlaku? Pemerintah telah mengumumkan bahwa tanggal tersebut akan menjadi awal penerapan opsen PKB di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, mulai tahun 2025, para pemilik kendaraan bermotor perlu mempertimbangkan tambahan biaya opsen PKB saat mereka membayar pajak kendaraan mereka.
-
Apa yang meningkat 1.540% sejak 2022? 'Hasil riset mengungkapkan adanya lonjakan 1.540 persen kasus penipuan menggunakan deepfakce di wilayah APAC sejak 2022 hingga 2023. Risetnya itu berjudul VIDA Where’s The Fraud - Protecting Indonesia Business from AI Generated Fraud.'
Pemberian insentif merupakan salah satu kesimpulan hasil kajian dalam studi Zero Odol tersebut.
Selain itu, Sigit juga menyoroti kebijakan insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam program pendukung kebijakan Zero Odol di bidang ekonomi. Menurutnya, pemerintah juga bisa memberlakukan tarif khusus PBBKB bagi armada angkutan barang.
Untuk pengendalian inflasi atas dampak regulasi Odol, kata Sigit, maka perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, pemberian potongan tarif jalan tol bagi kendaraan yang patuh dengan Batasan Beban dan Dimensi Maksimum melalui hasil uji Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
Kedua, penentuan besaran denda diserahkan kepada tiap daerah provinsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Penentuan besaran ini tergantung dari daerah masing-masing, sehingga ini dipikirkan dengan Peraturan Gubernur. Misalnya denda yang dikenakan jika pelanggaran terjadi di daerah bersangkutan," jelas Sigit.
Masih mengutip hasil studi, Sigit mengatakan bahwa banyaknya truk Odol memang memperbesar biaya pemeliharaan jalan di Indonesia dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Namun di sisi lain, setiap satu persen penurunan efisiensi pada aktivitas jasa transportasi darat dan logistik akan menyebabkan penurunan PDB riil Indonesia sebesar 0,057 persen.
Kemudian, kebijakan Zero Odol dapat menaikkan harga barang. Namun, penerapannya dapat menghemat anggaran pemerintah untuk perbaikan jalan.
Selanjutnya
Sigit mengatakan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur aspek penting Odol, tapi masih harus ditelaah ketepatannya dan diperlukan penyesuaian lebih lanjut.
Pasalnya dari sisi pengusaha, dibutuhkan biaya besar untuk comply degan Zero Odol. Padahal, katanya, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik dan pertumbuhan ekonomi masih anjlok.
"Jadi ini dua sisi mata uang yang harus diseimbangkan. Kalau semua dipaksa menjadi Zero Odol, memang tidak murah untuk mengubahnya. Kita usaha supaya bagaimana win win solution dengan mengusulkan berbagai insentif di bidang ekonomi," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal ini merespons isu kenaikan harga minyak kita akibat kurangnya realisasi domestic market obligation (DMO) oleh produsen.
Baca Selengkapnya
Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan meningkat 1,6 persen (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2 persen (mtm).
Baca Selengkapnya
Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen jika diakumulasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2025) sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif PPN tersebut diproyeksikan berdampak negatif terhadap ekonomi baik pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah riil buruh.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tetap menaikkan PPN menjadi 12 persen, demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan menanggung 1 persen untuk beberapa komoditas.
Baca Selengkapnya
Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.
Baca Selengkapnya
Tiga program belanja yang digagas pelaku usaha dan Pemerintah di akhir tahun 2024 bisa mendongkrak daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Adapun 6 produk yang dijual dan mendapat potongan harga di antaranya beras, minyak goreng, gula, telur, bawang merah dan bawang putih.
Baca Selengkapnya
Pemerintah diminta serius dalam menjaga pasokan beras di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Kebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.
Baca Selengkapnya
Kemendag telah melakukan kajian internal untuk dua kebijakan baru terkait dengan minyak goreng, salah satunya menaikan HET MinyakKita.
Baca Selengkapnya