Sejarah BI, Berdiri untuk Gantikan Bank Sentral Belanda di Indonesia

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR merencanakan membentuk lembaga baru yakni Dewan Moneter. Hal ini tertuang dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Dewan Moneter ini terdiri dari lima anggota yaitu Menteri Keuangan, satu orang menteri membidani perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Moneter tersebut mempunyai fungsi untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter, sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dengan adanya Dewan Moneter, maka BI akan menjadi lembaga negara independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal lain diatur UU. Dalam UU lama, BI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain.

Sebelum membahas mengenai dewan moneter, berikut sejarah pembentukan Bank Indonesia beserta tugas yang diemban bank sentral Indonesia ini, dikutip dari berbagai sumber.

Sejarah Pembentukan dan Tugas

Bank Indonesia (BI) pertama kali didirikan pada tahun 1953. Tepatnya pada 1 Juli 1953 setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Presiden Soekarno kala itu mendirikan Bank Indonesia dalam rangka menasionalisasi perbankan yang ada di Indonesia.

Meski sudah merdeka pada tahun 1945, namun Pemerintah Indonesia kala itu masih menggunakan De Javasche Bank (DJB) sebagai regulator pengatur perekonomian. DJB dibangun oleh Raja Wilem I pada tahun 1827-1828. Didirikan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keyangan di Koloni Hinida Belanda pasca kebangkrutan VOC.

Hingga tahun 1950 struktur perekonomian Indonesia masih didominasi dengan struktur yang dibuat Belanda dalam DJB. Saat itu bisa dikatakan perbankan Indonesia merupakan komponen sarana moneter yang tidak banyak berperan dalam operasi perbankan. Akibatnya menimbulkan keinginan kuat masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan DJB sebagai bank sentral. Tiga tugas utama yakni di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Termasuk melanjutkan fungsi bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya. Selain itu Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah.

Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral dalam aturan ini mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Masih dalam aturan yang sama, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perubahan Undang-Undang

Babak baru Bank Indonesia dimulai pada tahun 1999. Pasca krisis 1998, Pemerintah menetapkan tujuan tunggal bank sentral ini. Lewat UU Nomor 23, Bank Indonesia hanya bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Menanggalkan tugas dan fungsinya sebagai pengganti DJB.

Memasuki tahun 2004, dilakukan amandemen dari UU Bank Indonesia. Fokus amandemen ini bertujuan agar BI sebagai bank sentral fokus pada aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan penguatan terhadap pemerintah.

Tahun 2008, UU BI kembali diamandemen melalui Perpu Nomor 2 tahun 2008. Dalam aturan tersebut, Bank Indonesia mengemban tugas meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global. Caranya melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

Kini, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI berencana melakukan Revisi UU Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999. Salah satu poin perubahan terdapat pada pasal 34 yang memerintahkan Bank Indonesia kembali bertugas sebagai pengawas perbankan yang saat ini dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).