Follow
Soal paket kebijakan ekonomi jilid XV, Darmin mengaku rada lemas
Merdeka.com - Pemerintah masih belum bisa memastikan waktu peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid XV. Sebab, saat ini masih ada sejumlah kebijakan dalam paket terkait pembenahan sektor logistik Indonesia tersebut yang belum rampung dirumuskan.
"Saya rada lemas kalau ditanya soal itu. Saya pikir sudah siap banget. Saya sudah bikin teks penjelasan, tapi ternyata masih banyak yang belum beres," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di Fintech Stage Inclusion Forum, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/3).
Dia mengisyaratkan paket kebijakan tersebut sudah bisa diluncurkan dalam waktu dekat. "Semingguan lagi. Pokoknya saya nggaj mau umumkan kalau belum selesai semuanya."
-
Kapan pembagian paket dilakukan? Pembagian paket sembako ini sendiri dilakukan saat Ramadhan memasuki 10 hari terakhir hingga H-1 lebaran.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kapan Pemkot Medan membahas tentang strategi ini? Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution menjawab Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Medan yang disampaikan Roby Barus dalam Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (28/8).
-
Kapan UMP Jakarta 2025 diterapkan? Peraturan mengenai UMP Jakarta 2025 akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Kapan 'detik kabisat' berikutnya dijadwalkan? Selama tiga dekade terakhir, beberapa detik telah ditambahkan ke jam global dan tambahan berikutnya dijadwalkan di 2026.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
Sebelumnya, Darmin menuturkan, paket kebijakan ini memiliki fokus membereskan arus barang dan menurunkan waktu bongkar muat di pelabuhan dari 2,9 hari menjadi 2 hari. Prosedur kebijakan ini akan berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian sedangkan bagian infrastruktur berada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Baca Selengkapnya
Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca Selengkapnya
Dave mengungkapkan, jika dirinya hanya mendengar soal perkembangan kabinet Prabowo-Gibran kapan akan diumumkan dari media.
Baca Selengkapnya
Memang, diketahui banyak barang yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Selengkapnya
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Gibran menyebut, penyusunan menteri sudah mengerucut ke beberapa nama
Baca Selengkapnya
Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Isu tersebut sebelumnya disampaikan pengacara Hotman Paris Hutapea melalui akun instagramnya @hotmanparisofficial.
Baca Selengkapnya
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya