Terlibat korupsi, pemerintah percepat pemberhentian 2.357 PNS

Merdeka.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyepakati pemberhentian 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemberhentian ini berlaku untuk PNS di pemerintah kabupaten kota, provinsi dan Kementerian Lembaga.

"Secara rinci pemberhentian dilakukan kepada 2.357 PNS terdiri dari 1.917 PNSbekerja aktif di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi dan 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di Wilayah Pusat," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (15/9).

Untuk mempercepat penuntasan kasus tersebut, BKN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyepakati kerjasama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Kerjasama ketiga institusi ini menitikberatkan pada lima poin penuntasan.

"Pertama, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan," jelasnya.

Kedua, penjatuhan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a. Ketiga, peningkatan sistem informasi kepegawaian. Keempat, otimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah dan kelima monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

Selain sinergi dengan Kemendagri dan KemenPANRB, BKN juga akan bekerja sama dengan komponen daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Pemerintah Kota hingga level Kabupaten, serta K/L untuk wilayah Pusat. Untuk penyisiran kasus PNS Tipikor di lingkup daerah, Kantor Regional BKN yang tersebar di 14 titik wilayah Indonesia akan dibantu oleh Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.

"Penuntasan bersama BKN-KPK sudah disepakati pada 1 Maret 2018 dan diteruskan dengan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian untuk meminta PPK Instansi segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap PNS tipikor inkracht di Instansinya," jelas Ridwan.

Sejak awal BKN sudah menyampaikan bahwa PNS tipikor yang sudah inkracht wajib diberhentikan dengan tidak hormat pada akhir putusan pengadilan, tetapi faktanya justru diaktifkan kembali oleh Instansinya. Untuk itu BKN mengambil langkah pemblokiran data kepegawaian 2.357 PNS tipikor dan meminta PPK Instansi melakukan pemberhentian sehingga kerugian negara akibat pembayaran gaji yang berjalan bisa dicegah.