Upah di Bali Hanya Rp3 Juta per Bulan, Pekerja Keberatan Jika Harus Dipotong 3 Persen untuk Tapera

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bali, I Wayan Madra menilai, kebijakan pemerintah yang akan mewajibkan pekerja menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) itu sangat memberatkan pekerja atau buruh di Pulau Bali.

Madra meminta pemerintah untuk mengkaji ulang soal kebijakan Tapera tersebut karena menurutnya dengan potongan 3 persen dari gaji buruh terutama pekerja di sektor pariwisata tentu sangat membebani.

Dia mencontohkan, seandainya sekarang gaji Rp3 juta dipotong 3 persen atau sekitar Rp190.000 per bulan dan per tahun sudah mencapai Rp2,2 juta dan anggap kalau 25 tahun sudah terkumpul Rp75 juta. Dia pesimis dana tersebut bisa digunakan untuk membeli rumah.

"Kalau misalnya 25 tahun, baru bisa ditarik Rp75 juta, anggaplah itu Rp75 juta dalam 25 tahun dan barangkali 25 tahun yang akan datang itu harga (perumahan ) itu sudah berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang dengan uang Rp75 juta, bisa bikin rumah apa. Jadi kita keberatan masalah itu," jelasnya.

Selain itu, belum lagi para pekerja dipotong dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Menurutnya, hal tersebut terlalu banyak potongan dan membebani para pekerja di Bali. Sementara, gaji pekerja di Bali masih jauh rendah dibandingkan daerah lainnya yang setara Bali.

"Terlalu banyak potongan. Sedangkan gaji di Bali kalau menurut saya masih jauh di bawah kalau dibandingkan dengan daerah lain yang setara dengan Bali. Kalau itu dipotong kan menambah ketidakpastian daripada daya beli pekerja atau mengurangi daya beli pekerja dan masyarakat. Sedangkan, gaji masih kecil sudah banyak potongan," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya kebijakan Tapera kurang tepat bila di Bali, kendati mayoritas pekerja di Bali rata-rata memiliki rumah di kampung. Tetapi, untuk sentral pariwisata di Bali itu ada di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar dan mereka harus indekos agar dekat ke tempat kerjanya. 

Kemudian, kalau membangun perumahan di daerah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar itu tentu sangat mahal. Kecuali di daerah Kabupaten Karangasem, Jembrana, dan Kabupaten Buleleng, yang masih murah tanahnya. Tetapi rata-rata pekerja pariwisata ada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan itu juga membebani pekerja.

Dia juga menyatakan, bahwa memang ada sebagian pekerja pariwisata gajinya sudah memadai. Tetapi, lebih banyak yang tidak memadai atau gajinya pas-pasan belum lagi dipotong sana-sini dan ditambah dengan adanya tapera tentu sangat membebani.

"Apalagi upah di Bali ini menurut kami iya masih rendah kalau dibandingkan daerah-daerah lain. Sentralnya kan ada di Kabupaten Badung dan Denpasar kalau di daerah-daerah lain misalnya seperti Singaraja dan Jembrana itu kan upah minimum atau UMK belum terlaksana secara tuntas dan banyak yang tidak melakukan itu barangkali," ujarnya.

Kabupaten Badung: Rp3.316.628

Kota Denpasar: Rp3.096.823

Kabupaten Gianyar: Rp2.926.713 

Kabupaten Tabanan: Rp2.913.164

Kabupaten Jembrana: Rp2.813.672

Kabupaten Karangasem: Rp2.813.672

Kabupaten Klungkung: Rp2.813.672

Kabupaten Bangli: Rp2.813.672.