Follow
YLKI: Pengguna Mobil Tak Layak Pakai BBM Subsidi, Bukan Bagian Masyarakat Miskin
Merdeka.com - Pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar secara tepat sasaran menjadi jalan keluar utama untuk mengantisipasi habisnya kuota serta menyelamatkan APBN. Langkah ini juga diharapkan bisa menghindari terjadinya kelangkaan Pertalite di pasaran.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai memang seharusnya pemerintah mengambil langkah kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Menurutnya apapun jenis barang bersubsidi harus dibatasi pemerintah.
"Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi adalah masuk akal," kata Tulus kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (12/8).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Bagaimana cara Pertamina atur harga BBM? Pihak Pertamina menyatakan bahwa perubahan harga ini penting untuk mengikuti kebijakan pemerintah dan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Gimana cara SPBU mencegah penyalahgunaan BBM subsidi? 'Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan,' imbuhnya.
Hal ini sebagaimana UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi yang menegaskan subsidi energi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Selama ini, Tulus menilai, kompensasi dan subsidi BBM kurang tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah.
Tercermin dari banyaknya pengguna kendaraan roda empat yang menikmati subsidi BBM. Baginya, pemilik kendaraan roda empat ini bukan bagian dari masyarakat miskin. Tulus menyebut, pengguna sepeda motor pun paling banyak 20 persen yang memang masuk dalam golongan masyarakat rentan.
"Apakah pengguna (pemilik) kendaraan bermotor pribadi roda empat adalah masyarakat tidak mampu? Untuk pengguna sepeda motor, mungkin 20 persennya adalah masyarakat rentan," tegas Tulus.
Solusi Menyelematkan APBN
Maka, pengendalian BBM bersubsidi seharusnya menjadi solusi mencegah bengkaknya belanja subsidi energi. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi My Pertamina.
"Pengendalian berbasis digital misalnya menggunakan My Pertamina juga masuk akal," kata dia.
Pro dan kontra rencana tersebut, kata Tulus semata karena komunikasi pemerintah yang tidak sempurna. Aplikasi yang dikembangkan Pertamina itu sebenarnya hanya untuk registrasi dan masyarakat akan mendapatkan kode bar (barcode) saat membeli BBM bersubsidi.
"Ini pun untuk sementara, hanya bagi pemilik roda empat. Bisa jadi nantinya ada penjatahan BBM bersubsidi," kata dia mengakhiri. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut golongan jenis kendaraan yang berhak membeli
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan melarang penggunaan Pertalite untuk mobil di atas 1.400cc dan motor mulai dari 250cc.
Baca Selengkapnya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
Pengemudi Ojol berhak mendapatkan BLT, namun tidak akan mendapatkan subsidi BBM.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca Selengkapnya
pemerintah saat ini tengah fokus untuk memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur.
Baca Selengkapnya
Perjalanan Bahlil Lahadalia, dari seorang penjual kue hingga menjabat sebagai menteri, mencerminkan kerja keras dan dedikasinya.
Baca Selengkapnya
Bahlil menekankan bahwa BBM subsidi seharusnya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Baca Selengkapnya
Ojek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca Selengkapnya
Cak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca Selengkapnya