Banyak warga Inggris tak paham risiko hengkang dari Uni Eropa

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Referendum Britania Raya menunjukkan kemenangan kelompok Brexit alias hengkang dari Uni Eropa. Masalahnya, sebagian dari pemilih opsi 'hengkang' rupanya tak sadar risiko atas keputusan mereka.

Daily Mirror melaporkan, Sabtu (25/6), pencarian Google sepanjang 24 jam terakhir dengan kata kunci 'apa itu Uni Eropa' memuncaki daftar di Inggris dan sekitarnya. Artinya, warga Inggris banyak yang berupaya mempelajari fungsi Uni Eropa justru setelah referendum terlanjur berakhir.

Selain mencari tahu soal Uni Eropa, pengguna Internet di Britania Raya diketahui aktif mencari informasi risiko meninggalkan organisasi multilateral tersebut. Google mncatat kata kunci 'apa yang akan terjadi jika kita meninggalkan Uni Eropa' melonjak tiga kali lipat dibanding sehari sebelum referendum.

Orang lain juga bertanya?

Sebagian pemilih 'hengkang' mengaku menyesal, seperti pengakuan wanita bernama Mandy asal Newcastle yang diwawancarai ITV. "Seandainya saya punya kesempatan memilih lagi, saya akan memilih bertahan di Uni Eropa," ujarnya.

Seorang pemilih dari Manchester, Adam, mengaku memilih opsi 'hengkang' sekadar iseng. Dia terkejut ketika tahu kelompok pro-Brexit menang.

"Saya tidak mengira suara saya bisa berarti, karena tampaknya kelompok bertahan akan menang," ujarnya.

Dalam referendum yang berlangsung dramatis kemarin, 17,4 juta rakyat Britania Raya (atau 52 persen suara) memilih opsi 'hengkang'. Hasil ini memaksa Perdana Menteri David Cameron mundur, untuk digantikan anak buahnya dari Partai Konservatif pada Oktober mendatang.

Rakyat Skotlandia serta Irlandia Utara turut kecewa dengan keputusan warga Inggris memisahkan diri dari Uni Eropa. Referendum kemerdekaan dari dua wilayah itu sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat, memicu perpecahan Britania Raya.

Kelompok ultranasionalis serta anti-imigran di Inggris kini mendapat angin. Uni Eropa terancam pecah, karena desakan menggelar referendum seperti di Inggris telah mulai disuarakan politikus Prancis, Belanda, serta Italia.

(mdk/ard)