Kelompok pro kemerdekaan minta PNS Catalunya abaikan perintah Spanyol

Merdeka.com - Parlemen Negara Bagian Catalunya akhirnya memutuskan memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol yang sempat tertunda. Walau tidak diakui sejumlah negara dan membikin pemerintah Spanyol murka, tetapi kelompok pro-kemerdekaan setempat tetap menganjurkan para abdi negara mengabaikan perintah apapun dari Madrid.

Dilansir dari laman Reuters, Sabtu (28/10), anjuran supaya seluruh pegawai negeri di Catalunya mengabaikan perintah pemerintah Spanyol disampaikan oleh Majelis Nasional Catalunya (ANC). Mereka merupakan penggerak utama jajak pendapat dan deklarasi kemerdekaan Catalunya. ANC meminta semua abdi negara melawan pemerintah Spanyol dengan damai.

Keputusan memproklamirkan kemerdekaan diambil setelah dewan legislatif Catalunya menggelar pemungutan suara. Ada 70 anggota parlemen menyetujui deklarasi, sepuluh menolak, dan dua abstain. Namun, sebelum voting digelar, anggota parlemen Catalunya faksi Partai Sosialis, Partai Rakyat, dan Partai Ciudadanos memilih keluar ruangan dan tidak menggunakan haknya. Namun, keputusan mereka tidak diakui oleh sejumlah negara di Eropa, Uni Eropa, hingga Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pemerintah Spanyol di Ibu Kota Madrid yang sejak awal menentang keinginan Catalunya memisahkan diri, dan menyatakan referendum mereka gelar pada 1 Oktober lalu ilegal, langsung bergerak. Perdana Menteri Mariano Rajoy menyatakan membubarkan pemerintahan otonomi dan memecat Presiden Catalunya, Carles Puigdemont, beserta seluruh anak buahnya karena mereka nekat memproklamasikan kemerdekaan. Dia juga memecat kepala kepolisian Negara Bagian Catalunya sebagai langkah buat mengambil alih sementara kekuasaan dan pemerintahan setempat. Keputusannya didukung oleh parlemen Spanyol.

"Untuk saat ini kita harus tenang dan hati-hati, tetapi juga mesti meyakini kalau negara punya perangkat mengatasi hal ini berdasarkan hukum. Hal itu demi mengembalikan pemerintahan yang sah secara damai dan beralasan, serta menyingkirkan ancaman terhadap demokrasi," kata Rajoy.

Rajoy menyatakan mengambil alih pemerintahan Catalunya dengan dasar Pasal 155 Undang-Undang Dasar Spanyol. Dia juga berjanji bakal menggelar pemilihan umum di Catalunya pada 21 Desember mendatang.

Kejaksaan Agung Spanyol dikabarkan membidik Puigdemont beserta anak buahnya dan sejumlah anggota parlemen setempat menyetujui proklamasi kemerdekaan dalam dugaan makar. Tensi antara pemerintah Spanyol di Ibu Kota Madrid dan pusat pemerintahan Negara Bagian Catalunya di Barcelona semakin meruncing dengan deklarasi kemerdekaan itu.

Yang paling dikhawatirkan adalah jika pemerintah Spanyol memilih menggunakan pendekatan keras, yakni menerjunkan polisi atau tentara supaya Catalunya tunduk. Sebab, hal itu sudah terlihat ketika mereka mengirim sejumlah polisi saat Catalunya menggelar jajak pendapat pada 1 Oktober lalu.

Puigdemont menyatakan tidak gentar dengan gertakan pemerintah pusat. Meski demikian, dia menyadari upaya memisahkan diri dari Spanyol memang tidak mudah.

"Kini kita menghadapi masa di mana kita harus tetap kuat, damai, dan bermartabat seperti selama ini. Rakyat dan lembaga yang membangun negara dan masyarakat ini bersama-sama. Negara tidak terbentuk jika salah satu elemen ini tak ada," kata Puigdemont.

Catalunya sejak dahulu adalah simbol kekuatan industri Spanyol, sekaligus menjadi tempat tumbuhnya kaum sosialis, anarkis, dan komunis yang bersama-sama berjuang dalam masa perang sipil pada 1930-an, dan melawan kediktatoran Jenderal Francisco Franco hingga 1970-an. Empat tahun setelah Franco mangkat pada 1975, Catalunya mulai memperoleh kewenangan otonomi.

Kewenangan itu berkembang di kemudian hari sehingga Catalunya bisa mempunyai sistem kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pajak tersendiri. Mereka juga menyetor pajak kepada pemerintah Spanyol. Namun, sebagai salah satu wilayah paling kaya, pemerintah Spanyol dianggap tidak adil dalam persentase pembagian besaran nilai pajak.