RUU Tragedi WTC diveto Obama, Partai Republik melawan
Merdeka.com - Presiden Barack Obama telah melakukan veto terhadap undang-undang yang mengizinkan keluarga korban tragedi WTC untuk melakukan tuntutan kepada Saudi Arabia. RUU disahkan dengan suara penuh baik di DPR dan Senat dengan bertemu dengan dukungan publik yang luas.
Mayoritas Partai Republik menjadi pemimpin dalam kongres percaya diri, bila mereka memiliki cukup dukungan untuk menolak veto Obama tersebut.
"Ada pungutan suara untuk bisa menolak veto tersebut," kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell kepada wartawan saat Selasa kemarin.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Asumsi kami adalah veto akan ditolak," sambungnya.
Senator Charles Schuner dari Partai Demokrat, lewat pernyataannya Jumat kemarin, menilai veto adalah sebuah keputusan yang akan dengan cepat dapat berbalik.
"Jika saja Saudi tidak melakukan hal salah, mereka tidak seharusnya takut akan undang-undang ini. Jika mereka bersalah dalam tragedi 9/11, mereka seharusnya bertanggungjawab. Keluarga dari korban tragedi ini berhak membawa ini ke pengadilan," katanya seperti dikutip dari laman RT.com, Sabtu (24/9).
Arab Saudi diketahui sempat mengancam lewat Menteri Luar Negeri Adel al Jubeir akan menjual aset AS bernilai miliaran dolar, jika undang-undang itu disahkan.
Tragedi 9/11 adalah aksi pembajakan terhadap maskapai komersil dan digunakan sebagai senjata dengan menargetkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai sasaran pada 11 September 2001. Korban tewas mencapai 3000 jiwa.
Pria keturunan Saudi, Osama bin Laden pemimpin Al Qaeda disebut otak pelaku penyerangan. AS memburunya hingga dinyatakan tewas di Pakistan pada 2011.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPadahal RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaDjarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaAda sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaAda tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.
Baca Selengkapnya