21 Maret 1960: Pembantaian Sharpeville di Afrika Selatan yang Tewaskan 69 Orang

Merdeka.com - Pada 21 Maret 1960 di Black Sharpeville, dekat Johannesburg, Afrika Selatan, polisi Afrikaner menembaki sekelompok demonstran kulit hitam Afrika Selatan yang tidak bersenjata, hingga menewaskan 69 orang dan melukai 180 lainnya.

Para demonstran ini memprotes pembatasan perjalanan non kulit putih oleh pemerintah Afrika Selatan. Setelah pembantaian Sharpeville, protes pecah di Cape Town, dan lebih dari 10.000 orang ditangkap sebelum pasukan pemerintah memulihkan ketertiban.

Insiden tersebut membuat pemimpin anti-apartheid Nelson Mandela untuk bertindak cepat, dengan meninggalkan kawasan tersebut. Kemudian mengorganisir kelompok paramiliter untuk melawan sistem diskriminasi rasial di bawah kepemimpinan Afrika Selatan.

Aksi tersebut berujung pada penangkapan Mandela pada 1964. Dia dianggap telah berkhianat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mandela kemudian bebas setelah 27 tahun mendekam di balik jeruji besi. Pada 1994, Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan

Sistem Apartheid

Pembantaian Sharpeville terjadi di Afrika Selatan yang menyangkal hak dan kebebasan siapa pun yang tidak dianggap "kulit putih" di bawah sistem yang disebut "apartheid".

Apartheid sendiri "keterpisahan" dalam bahasa Afrika. Konsep tersebut didukung, disahkan dan dipromosikan oleh Partai Nasional, yang dipilih di Afrika Selatan pada tahun 1948 oleh minoritas pemilih kulit putih.

Undang-undang apartheid menempatkan semua orang Afrika Selatan ke dalam empat kategori ras: "kulit putih/Eropa", "penduduk asli/kulit hitam", "kulit berwarna", (orang dari "ras campuran") atau "India/Asia". Orang kulit putih, yang jumlahnya hanya 15 persen dari populasi Afrika Selatan, berdiri di puncak, memegang kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan orang kulit hitam Afrika Selatan (80 persen dari populasi) tersisihkan. Undang-undang apartheid membatasi hampir setiap aspek kehidupan orang kulit hitam di Afrika Selatan.

Beberapa undang-undang yang paling rasis adalah undang-undang izin, yang memaksa orang kulit hitam Afrika Selatan untuk membawa izin setiap saat. Hukum semacam itu telah ada sebelum apartheid, tetapi di bawah apartheid, hukum itu menjadi jauh lebih buruk. Pemerintah menggunakan undang-undang izin untuk mengontrol pergerakan orang kulit hitam Afrika Selatan, membatasi tempat mereka untuk bekerja dan tinggal.

Perlawanan di Sharpeville

Selama bertahun-tahun, banyak orang Afrika Selatan memilih untuk memprotes undang-undang apartheid secara damai, termasuk undang-undang pengesahan. Pada bulan Maret 1960, sebuah kelompok yang disebut Kongres Pan Afrika (PAC) memutuskan untuk mengorganisir protes damai di kota kulit hitam Sharpeville. Rencananya pengunjuk rasa akan berbaris ke kantor polisi setempat tanpa izin mereka dan meminta untuk ditangkap.

Pada 21 Maret 1960, ribuan warga Afrika Selatan menuju kantor polisi Sharpeville. Mereka berkumpul dalam aksi protes yang berjalan damai. Dalam kesempatan tersebut, mereka menolak membawa identitas khusus yang diberikan pemerintah pada warga kulit hitam.

Aksi protes itu pun diwarnai dengan lagu dan tarian. Semua tampak ceria di tengah kerumunan massa tersebut. Namun suasana menjadi mencekam kala polisi dan kendaraan lapis baja bermunculan dalam jumlah yang tak sedikit. Jet militer mulai terbang, dan tanpa peringatan, polisi menembaki massa yang tidak bersenjata.

journal.lutte-ouvriere.org

Seorang saksi mata yang berada di tempat kejadian, Lydia Mahabuke menceritakan bagaimana mengerikannya kondisi kala itu. Dia dan sekelompok orang yang asik menari dan bernyanyi, tiba-tiba dihujani rentetan peluru. Satu per satu orang mulai berjatuhan, darah mulai membasahi kawasan tersebut. Suasana kian riuh, orang-orang berlarian ke sana ke mari berusaha mencari perlindungan dari serangan brutal tersebut.

Dampak Penembakan

Setelah penangkapan, semua orang takut membicarakan tragedi itu. Namun, jauh dari Sharpeville, banyak orang mengekspresikan kemarahan mereka baik di dalam maupun di luar Afrika Selatan. Untuk memprotes pembantaian tersebut, Kepala Albert Luthuli, Presiden Jenderal Kongres Nasional Afrika (ANC) membakar izinnya sendiri.

Nelson Mandela dan anggota ANC lainnya juga membakar identitas khususnya mereka sebagai bentuk solidaritas. Tak lama kemudian, pada 30 Maret, sekitar 30.000 pengunjuk rasa berbaris ke Cape Town untuk memprotes penembakan tersebut.

oladooculto.com

Banyak negara di dunia mengutuk kekejaman itu. Pada tanggal 1 April, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang mengutuk pembunuhan tersebut dan menyerukan pemerintah Afrika Selatan untuk meninggalkan kebijakan apartheidnya.

Sebulan kemudian, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa apartheid merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB. Ini adalah pertama kalinya PBB membahas apartheid. Enam tahun kemudian PBB menyatakan bahwa 21 Maret sebagai Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial. (mdk/ank)