Asal Usul Pemprov DKI Punya Saham di Perusahaan Bir

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan melepas saham Pemprov DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta TBK. Melepas saham PT Delta adalah janji Anies saat Pilgub DKI 2017 lalu. Namun sampai detik ini, janji Anies belum terealisasi, karena melepas saham perusahaan bir ini tentu tidak mudah, terlebih kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan selama puluhan tahun.

Perusahaan penyalur minuman beralkohol memiliki sejarah cukup panjang, tercatat perusahaan ini berdiri sejak tahun 1932 dengan Archipel Brouwerij NV. Kemudian perusahaan milik pengusaha Jerman ini dibeli perusahaan Belanda, lalu berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Kemudian pada 1970, resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta dan sebagian sahamnya milik Pemprov DKI.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kepemilikan saham tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman Ali Sadikin sebagai gubernur. Bahkan, kepemilikan saham perusahaan pemegang lisensi bir tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Yang pasti itu perusahaan ada sejak lama dari tahun 70-an, Pak Ali Sadikin. Perusahaan sangat untung. Kalau mau jual silakan lelang terbuka. Supaya jelas," kata Ahok tahun 2017.

Saham Pemprov DKI di PT Delta

Pemprov DKI diketahui memiliki saham di PT Delta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen. Namun saat ini, perusahaan bir ini sedang menjadi buah bibir karena terdengar kabar kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta meningkat menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen pada 25 Februari 2019.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang, meluruskan informasi tersebut. Dia pastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

"Saya sebagai Komisaris Utama mewakili Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada penambahan saham di Delta Djakarta. Saham Pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 26,25 persen yang dimiliki atas dua institusi yaitu Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPI PM)," ujar Sarman saat dihubungi.

Sarman menuturkan, BPI PM DKI Jakarta tersebut merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebelumnya, kepemilikan saham pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 23,34 persen dan BPI PM sebesar 2,91 persen.

Namun saat ini, BPI PM sudah dibubarkan sehingga kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk hanya satu entitas nama. Sarman menuturkan, langkah penggabungan kepemilikan saham PT Delta Djakarta Tbk itu bagian proses untuk melepas saham.

"BPI PM itu sudah dibubarkan sehingga digabung (kepemilikan saham-red) jadi satu nama. Jadi kepemilikan saham hanya satu nama bukan dua lagi. Yang punya pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Sarman.

"Jadi kita pastikan tidak ada penambahan saham," ujar dia.

Pemprov DKI Tetap Lepas Saham

Sarman memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memproses pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk. Hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan mengingat PT Delta Djakarta Tbk termasuk perusahaan publik. "Ini masih jalan. Semua tergantung proses administrasi. Delta Djakarta juga perusahaan terbuka, harus tertib administrasinya," tutur Sarman.

Sementara itu Anies Baswedan tak ragu untuk melepas 26,25 persen saham Pemprov pada PT Delta Djakarta. Hingga kini proses pelepasan saham masih terus berjalan sesuai ketentuan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk segera merampungkan rencana pelepasan saham tersebut.

"Delta kita sedang kajian untuk kita akan lepas, tapi prosesnya masih kajian. Mudah-mudahan Maret sudah selesai," kata Anies saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.

Terkait penjualan saham ini, Anies mengaku sudah banyak tawaran investor yang ingin masuk ke perusahaan minuman beralkohol itu. Namun, hal tersebut bukan menjadi fokusnya saat ini. Ia ingin proses pelepasan saham lebih utama agar dapat berjalan lebih dulu.

"(Udah ada investor?) Kalau yang berminat banyak, tapi prosesnya kan tidak sederhana. Harus dengan Dewan dan lain-lain," katanya.

Pelepasan saham PT Delta Djakarta akan menghasilkan deviden yang besar. Nantinya dana ini akan dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

"Kita akan memanfaatkan dana yang nanti didapat dari penjualan saham ini untuk pembangunan, karena rata-rata deviden yang didapatkan Pemprov itu sekitar Rp 38 miliar per tahun rata-ratanya. Kita yakin bahwa penjualan 26,25 persen ini menghasilkan tambahan pemasukan lebih dari Rp 1 triliun," jelas Anies.