Follow
Bupati Tetty larang ormas intoleran hidup di Minahasa Selatan
Merdeka.com - Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu atau biasa disebut Tetty Paruntu menolak tegas keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) intoleran di wilayahnya. Menurut Tetty, keberadaan ormas intoleran itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Saya dengan tegas menolak FPI dan HTI yang jelas-jelas sudah tidak sejalan dengan 4 Pilar Bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Tetty kepada merdeka.com, Selasa (16/5).
Tetty mengatakan, sejengkal tanah pertiwi tidak boleh memberi ruang bagi kelompok-kelompok intoleran. Termasuk dengan ormas yang ingin memecah belah NKRI.
-
Siapa yang mengajak boikot di Sumatera Utara? Melansir dari laman BBC, sebuah organisasi yang cukup populer untuk mengajak menolak produk Israel ialah Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Kenapa orang-orang di Sumatera Utara melakukan boikot? Seruan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi atau mendukung Israel akhir-akhir ini ramai di media sosial. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap Israel yang terus melancarkan serangan terhadap warga Palestina.
-
Bagaimana gerakan boikot ini dilakukan di Sumatera Utara? Strategi boikot ini untuk memberikan rasa akuntabilitas bahwa perusahaan-perusahaan yang mendukung bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Isreal.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Boikot apa yang sedang terjadi di Sumatera Utara? Seruan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi atau mendukung Israel akhir-akhir ini ramai di media sosial.
"Tidak ada toleransi bagi ormas radikal yang ingin memecah belah NKRI. Perjuangan para leluhur kita harus kita pertahankan," kata dia.
Menurut dia, Indonesia harus berdaulat berlandaskan Pancasila karena perbedaan-perbedaan selalu melahirkan cinta persaudaraan. Sehingga segenap tumpah darah Indonesia harus bersatu dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa.
"Selain itu jangan mudah terprovokasi. Negara ini butuh orang-orang bijak dalam mencermati setiap masalah. Mari bahu-membahu mempertahankan NKRI terus damai. Seluruh bangsa terlebih khusus masyarakat Minahasa Selatan mari bergandeng tangan tanpa perbedaan," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya
Rencana diadakannya pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta pada bulan Juli ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, tak terkecuali MUI.
Baca Selengkapnya
Semakin kita menyatakan diri sebagai orang yang punya iman, maka besar tanggung jawabnya untuk mengedepankan toleransi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.
Baca Selengkapnya
Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.
Baca Selengkapnya
Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.
Baca Selengkapnya
Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan bahwa izin pengelolaan tambang ini diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah
Baca Selengkapnya
Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.
Baca Selengkapnya
Jaringan Gusdurian menolak izin ormas untuk mengelola tambang
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca Selengkapnya
Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.
Baca Selengkapnya