Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika Pemekaran Wilayah Jadi, Kabupaten Bogor Kehilangan Potensi PAD Rp800 Miliar

Jika Pemekaran Wilayah Jadi, Kabupaten Bogor Kehilangan Potensi PAD Rp800 Miliar Petani di Desa Pabuaran. ©2021 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemkab Bogor akan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp800 miliar jika Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Namun, potensi PAD sebesar itu, justru dianggap menjadi nilai tambah, bahwa Bogor Barat dan Bogor Timur layak dan siap untuk memekarkan diri.

"Artinya, dari segi potensi keuangan, dua daerah itu sangat layak untuk mekar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, Jumat (30/4).

Kata Burhan, Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Bogor Barat, memiliki bergantung potensi wisata, pertanian, peternakan, perkebunan hingga pertambangan.

Semua potensi itu tersebar di 11 kecamatan. Yakni, Kecamatan Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Rumpin dan Parungpanjang.

Sementara CPDOB Bogor Timur hanya terdiri dari 7 kecamatan. Yakni, Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Sukamakmur.

Namun, Bogor Timur memiliki potensi PAD Bogor timur dihasilkan dari industri atau pabrik yang banyak tersebar di sana, termasuk pertanian, perkebunan dan pertambangan.

"Kalau bicara PAD, Bogor Timur lebih besar. Bisa Rp500 miliar satu tahun. Karena penunjangnya sektor industri. Sementara Bogor Barat sekitar Rp280 miliar," jelas Burhan.

Untuk mendongkrak PAD di Bogor Barat, Pemkab Bogor sebagai daerah induk selama tiga tahun, akan memfasilitas pembangunan perekonomian di sana.

"Di barat, rumah sakit sudah ada, IPB juga ada di sana. Selanjutnya kita siapkan zona bisnis bertaraf nasional dan regional," tegas Burhan.

Meski begitu, Burhan menegaskan bahwa kebijakan pembentukan DOB saat ini ada di pemerintah pusat. Dia pun berharap presiden segera membuka moratorium DOB.

"Pemkab Bogor sudah melengkapi berbagai persyaratan. Pembentukan DOB bukan urusan politis. Tapi agar masyarakat mendapat pelayanan lebih baik," ujarnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
5.825 KK Terancam Kena Dampak Pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey
5.825 KK Terancam Kena Dampak Pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey

Pemkab Bogor mengaku hanya bertugas mendata. Sementara pengalihan warga terdampak ataupun lokasi dan jalan yang terimbas itu kewenangannya Pemprov Jabar.

Baca Selengkapnya
Dana Bagi Hasil Pertambangan Berlaku, PAD Kutai Timur Melonjak Drastis
Dana Bagi Hasil Pertambangan Berlaku, PAD Kutai Timur Melonjak Drastis

Penyumbang terbesar PAD pada tahun ini berasal dari profit sharing (dana bagi hasil).

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya
Jakarta Tak akan Dapat Dana Otsus Bila RUU DJK Disahkan, Ini Alasannya

Namun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Kampanye di Garut, Anies Bicara Pentingnya Pemekaran Daerah Otonomi Baru
Kampanye di Garut, Anies Bicara Pentingnya Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Garut dan Bogor terjadi ketidaksetaraan dalam kapasitas fiskal dan birokrasi.

Baca Selengkapnya
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar

Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.

Baca Selengkapnya
Plt Bupati Bogor Khawatir Tol Puncak-Cianjur Matikan Ekonomi Masyarakat
Plt Bupati Bogor Khawatir Tol Puncak-Cianjur Matikan Ekonomi Masyarakat

Tol Puncak-Cianjur itu memang sudah ada petanya. Tinggal dilaksanakan saja.

Baca Selengkapnya
Krisis Air Bersih Meluas, 37 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Terdampak
Krisis Air Bersih Meluas, 37 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Terdampak

Wilayah yang belum terdampak kekeringan atau kesulitan air bersih hanya Cileungsi, Ciseeng dan Tajurhalang.

Baca Selengkapnya