Follow
Kepala BIN: HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Aktivitas HTI justru lebih condong pada gerakan politik.
"HTI bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik," tegas Budi dalam keterangan tertulis pada merdeka.com, Jumat (12/5).
Menurutnya, HTI adalah gerakan trans nasional yang ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila menjadi sistem khilafah. HTI, kata Budi, juga dilarang di banyak negara.
-
Siapa pemimpin kelompok yang dicurigai? Peristiwa Talangsari 1989 berawal dari kecurigaan masyarakat dan aparat desa terhadap kelompok keagamaan yang dipimpin oleh Warsidi.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Kenapa Temu jadi ancaman keamanan nasional? Dengan demikian, Temu dianggap bisa mengancam risiko keamanan nasional yang serius.
-
Siapa yang terkena dampak terorisme di Indonesia? Di Indonesia, aksi terorisme telah menyebabkan banyak kerugian dan korban. Mereka menjadi korban terorisme mengalami disabilitas seumur hidupnya, bahkan tak sedikit juga yang harus meregang nyawa.
-
Apa peran Habib Hasan di Indonesia? Beliau dikenal sebagai ulama dan salah satu tokoh besar Islam di Indonesia.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
"Baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas muslim, antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia dan Pakistan," jelasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menjelaskan keputusan pemerintah mengusulkan membubarkan HTI. Langkah ini bukan berarti anti-terhadap ormas Islam, namun semata-mata menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri akan memberikan sejumlah data kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tito juga menemukan banyak kalangan yang menolak kehadiran HTI.
"Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI," katanya.
Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menolak keras tudingan pemerintah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Terlebih wacana pembubaran tersebut tidak ada tindakan persuasif semacam teguran tertulis maupun diskusi.
Menurut Ismail, dakwah HTI sudah tersebar di 33 provinsi dan lebih dari 300 kota dan kabupaten. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pun tertulis bahwa HTI merupakan gerakan dakwah berasas Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
"Selama 20 tahun lebih berdiri tidak ada kasus hukum yang menyeret HTI," tuturnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BNPT menyebut sejak resmi dibubarkan pada tahun 2017, HTI bukan berarti telah tumbang. Gerakan ini terus melakukan kegiatan bawah tanah
Baca Selengkapnya
Indonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca Selengkapnya
Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Masyarakat dan Pemerintah diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap gerakan kelompok terlarang.
Baca Selengkapnya
Apabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Baca Selengkapnya
Hal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat di lapangan untuk melakukan penindakan.
Baca Selengkapnya
PAC GP Ansor dan Banser Gunung Anyar menolak Ustaz Riza Syafiq Hasan Basalamah karena diduga terindikasi berasal dari HTI.
Baca Selengkapnya
Tujuan BNPT atas wacana itu mengontrol tempat ibadah dari kegiatan radikalisme.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, sejarah Al Zaytun memiliki keterkaitan dengan NII.
Baca Selengkapnya
Hendropriyono mengaku dirinya hanya mengikuti perintah dari Presiden kala itu dalam rangka menjalankan tugas negara sebagai pejabat pemerintahan.
Baca Selengkapnya
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca Selengkapnya
Menag mendukung polisi untuk mengusut acara Metamorfoshow itu
Baca Selengkapnya