Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR: Tidak ada alasan memperlambat Tito jadi Kapolri

Ketua DPR: Tidak ada alasan memperlambat Tito jadi Kapolri Ade Komarudin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin menilai proses suksesi Komjen (Pol) Tito Karnavian sebagai calon Kapolri dipastikan tidak akan berjalan lama. Sebab, dengan konfirmasi sejumlah lembaga seperti KPK, PPATK dan Kompolnas yang telah memberikan catatan baik kepada Tito, maka tidak ada alasan untuk melambatkan proses pemilihan dan pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri.

"Saya koordinasi dengan Komisi III. Prinsipnya, DPR ingin cepat selesaikan (pemilihan Kapolri ini)," ujar Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

"Kemarin saja Komisi III dengar dari berbagai institusi, konfirmasi berbagai hal tentang Pak Tito dan berjalan dengan baik. Maka tidak ada alasan untuk melambatkan," katanya menambahkan.

Ade mengaku yakin jika segala proses yang dilalui Tito bisa berjalan mulus dan lancar, maka keputusan dari segala rangkaian prosedur yang telah dilaluinya pun bisa cepat diselesaikan di rapat paripurna.

"Saya yakin dengan proses yang lancar, seperti hari ini kunjungan ke kediaman, Kamis fit and proper test, kemudian lanjut pengambilan keputusan, maka tanggal 28 (Juni) bisa dibawa ke rapat paripurna," ujarnya.

Namun, Ade mengingatkan Tito jika berhasil menjabat sebagai Kapolri, maka tantangan yang amat besar dari ekspektasi masyarakat dan berbagai kalangan merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan harus diemban Tito sebagai Tribrata satu.

"Ekspektasi masyarakat luar biasa. Artinya, beban yang ditanggung dari ekspektasi itu juga luar biasa. Jadi tantangan sendiri bagi Tito setelah melewati beberapa angkatan, dan dari ekspektasi masyarakat yang luar biasa, itu juga merupakan satu tantangan tersendiri," pungkasnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Pastikan Tidak Ada Perubahan Nama Capim KPK
DPR Pastikan Tidak Ada Perubahan Nama Capim KPK

Saat ini sudah ada 10 nama Capim KPK dan salah satunya yakni mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menohok Aria Bima PDIP Singgung Presiden Prabowo di DPR, Minta Negara Adil di Pilkada
VIDEO: Menohok Aria Bima PDIP Singgung Presiden Prabowo di DPR, Minta Negara Adil di Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan wakil menteri Mendagri Bima Arya melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (31/10).

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru

Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Politikus PDIP Sewot, Kok Istimewa Sekali Kapolri yang Sekarang!
VIDEO: Politikus PDIP Sewot, Kok Istimewa Sekali Kapolri yang Sekarang!

Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri

Baca Selengkapnya
Singgung Budiman Sujatmiko, Komaruddin Watubun Pastikan Tak Ada Lagi Kader PDIP Membelot ke Prabowo
Singgung Budiman Sujatmiko, Komaruddin Watubun Pastikan Tak Ada Lagi Kader PDIP Membelot ke Prabowo

Komaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya