LPSK Minta Pemalsu Sertifikat Keterampilan Pelaut Dijerat Perdagangan Orang

Merdeka.com - Polda Metro Jaya bersama tim Satgas Kementerian Perhubungan menangkap 11 orang yang diduga melakukan pemalsuan sebanyak 5.041 sertifikat keterampilan pelaut. Dalam aksinya, para tersangka melakukan illegal acces terhadap website resmi Kementerian Perhubungan.

Pengungkapan kasus ini diawali dari beberapa kasus yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia, termasuk dua ABK Indonesia yang loncat dari Kapal Lu Qing Yuan Yu berbendera RRT di Perairan Batam karena mendapat perlakuan buruk, kekerasan fisik, dan gajinya tidak dibayar.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap, penyidik memproses hukum ke 11 tersangka tidak sebatas pada pemalsuan, atau Undang-Undang ITE karena melakukan illegal acces saja. Tetapi juga mengaitkannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena merupakan salah satu cara para pelaku mempermudah para korban untuk dipekerjakan.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, perdagangan orang dimulai sejak proses perekrutan. Korban dijanjikan pekerjaan legal, majikan yang baik dan penghasilan yang cukup. Bahkan, bagi keluarga korban, perekrut memberikan sejumlah uang tali asih.

"Mereka (korban) kemudian dibekali dokumen identitas palsu, KTP, dan paspor," kata Edwin dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Minggu (28/6).

Perbudakan

Menurutnya, hal ini melibatkan dua pihak yaitu, penyalur dan pihak perusahaan atau kapal penerimanya. Di mana penyalur bertugas melakukan perekrutan, penyiapan dokumen, perjanjian kerja dan pengiriman para ABK ini ke negara tujuan. Sementara perusahaan atau kapal penangkap ikan merupakan milik warga negara asing.

"Perbudakan pada sektor perikanan ini melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara (transnational crime)," ujar Edwin.

"Data LPSK sepanjang 2015 hingga 2019, terdapat 122 korban TPPO yang dibekali dokumen palsu. Khusus ABK sektor perikanan, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 232 korban mulai dari tahun 2013 hingga Juni 2020. Angka ini bukan merupakan jumlah keseluruhan dari korban peristiwa serupa," jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, korban TPPO mendapatkan atensi khusus dari LPSK karena merupakan satu dari delapan tindak pidana prioritas yang dimandatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 2018, terdapat 186 terlindung dari kasus TPPO dan naik menjadi 318 terlindung pada 2019. Angka demikian menempatkan kasus TPPO pada posisi empat besar jumlah terlindung LPSK, setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan pelanggaran HAM yang berat di tahun 2019.

"LPSK siap bekerja sama dengan Polri untuk mengkaji keterkaitan antara pemalsuan sertifikat pelaut dengan kasus-kasus TPPO sektor perikanan lain, yang korbannya menjadi terlindung LPSK," pungkasnya.