Mengurai Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan yang Jadi PR Tahunan

Merdeka.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pekerjaan rumah tahunan yang dihadapi Indonesia. Seperti di Kalimantan Selatan, hutan dan lahan seluas tidak kurang dari 184 hektare hangus terbakar.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat, luas karhutla tersebut berasal dari 2.506 titik api yang menyebar di seluruh wilayah Kalsel.

"Setiap hari personel BPBD kita turunkan untuk berpatroli, mereka yang menyampaikan ke posko induk jika ada titik api di lapangan," kata Kepala BPBD Kalsel Raden Suria Fadliansyah di Banjarbaru. Dikutip dari Antara, Selasa (27/6).

Berdasarkan data harian Pusdalops-PB, dua wilayah masih menjadi area karhutla terluas yakni Kota Banjarbaru sebanyak 95 hektare, dan Kabupaten Tanah Laut totalnya sekitar 75 hektare.

"Satu kota dan empat kabupaten hingga saat ini nihil kasus karhutla," ucapnya.

Penjelasan Gapki

Menyikapi karhutla tersebut, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Satrija B Wibawa menuturkan, kebakaran hutan tidak identik dengan kebun sawit. Menurutnya, Gapki hanya fokus pada penanganan kebakaran lahan.

"Kebakaran hutan ada yang menangani sendiri dan bukan domain Gapki," kata Satrija di Lapangan PT Tribuana Mas, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalsel.

Pernyataan itu disampaikan Satrija menjawab tudingan perkebunan sawit diduga sebagai penyebab karhutla di Indonesia.

Bahkan, lanjut Satria, tidak semua kebakaran lahan harus menjadi tanggung jawab pihaknya. Pasalnya, hingga saat ini baru 25 persen perusahaan sawit yang tergabung sebagai anggota Gapki.

Satrija memastikan bahwa semua anggota Gapki wajib menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran lahan.

Bahkan anggota Gapki rutin melakukan pelatihan dan apel siaga khususnya ketika datangnya peringatan El Nino.

"Anggota Gapki, punya komitmen kuat untuk patuh pada regulasi, sekaligus mencegah keamananan dari bahaya kebakaran," terang Satrija.

Pernyataan itu dibenarkan Ketua Gapki Kalsel Edy Sapta Binti. Menurutnya, gelaran apel siaga yang dilakukan Gapki Kalsel bersama dengan para pemangku kepentingan merupakan bentuk komitmen dari pengusaha untuk menjaga konsesinya dari kebakaran.

"Tahun 2020, Gapki punya MoU dengan Polda Kalsel untuk menjaga konsesi dari kebakaran lahan. Ini merupakan komitmen dan kepedulian pengusaha perkebunan sawit terhadap pencegahan kebakaran lahan," kata Edy Sapta Binti.

Ada Faktor Fenomena El Nino

Sementara itu, mantan Wakapolri yang saat ini menjabat Komisaris Independen PT Astra Agro Lestari, Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, saat masih aktif di Polri, dia pernah memimpin asistensi dan supervisi Satgas Karhutla di seluruh Indonesia.

Menurut dia, penanganan Karhutla tidak hanya fokus melakukan pemadaman saja, melainkan wajib mengedukasi masyarakat sebagai bagian penting pencegahan.

"Penanganan Karhutla tidak hanya dalam bentuk pemadaman, tetapi preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat" beber Ari Dono.

Ari Dono menjelaskan, berdasarkan hasil supervisinya, penanganan Karhutla saat itu cukup bagus. Apalagi semua pihak seperti instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat ikut terlibat.

Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum juga sangat baik. Tindakan tegas pemerintah untuk menjatuhkan denda bagi pembakar lahan baik perorangan maupun perusahan membuat efek jera luar biasa.

Menurut Ari Dono, dalam tiga tahun terakhir kebakaran lahan banyak berkurang. Dia memperkirakan, kebakaran tidak lepas dari faktor fenomena El Nino.

"Fenomena karhutla saat ini memang lebih didominasi fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau sehingga konsesi mudah terbakar," kata Ari Dono.

Direktur Astra Agro Lestari, Rujito Purnomo menambahkan, kebakaran tahun 2015 dan 2018 memberikan banyak pembelajaran penting.

"Penanganan sendiri hanya membuat biaya tinggi dan di sisi lain api tidak bisa dipadamkan," kata Rujito.

Untuk penanganan api dalam konsesi, Rujito mengatakan, pihaknya mengikuti arahan Dirjenbun dan BPBD. "Perusahaan menyiapkan semua peralatan sesuai ketentuan. Semuanya kami check list dan tim yang beroperasi disiagakan selama 24 jam," lanjutnya.

Menurut Rujito, pencegahan api di dalam konsesi kebun lebih mudah diawasi. Sementara itu, untuk penanganan di luar konsesi kebun, perusahaan melibatkan tim dari perusahaan, masyarakat yang tergabung dalam masyarakat peduli api (MPA), TNI, Polri, Dinas Perkebunan dan KLHK.

Menurut Rujito, Astra Agro punya komitmen untuk membantu penanganan api di luar konsesi hingga radius 3 km.

"Begitu terdeteksi ada titik api, tim Astra Agro dan para pemangku kepentingan langsung bergerak untuk memadamkan," kata dia. (mdk/cob)