Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petugas KPPS 16 TPS di Makassar Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran

Petugas KPPS 16 TPS di Makassar Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Petugas KPPS 16 TPS di Makassar jalani sidang dugaan pelanggaran. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejumlah ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Kecamatan Rappocini, Makassar menjalani sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di aula kantor Bawaslu Makassar, Jalan Anggrek Raya, Kamis (9/5).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu Makassar Nursari, berlangsung kurang lebih dua jam. Hadir dalam sidang Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Busman Muin selaku pelapor.

112 petugas KPPS dari 16 TPS se-Kecamatan Rappocini dilaporkan ke Bawaslu Makassar dengan dugaan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun yang hadir dalam sidang hanya lima ketua KPPS dengan anggotanya masing-masing.

"Ada banyak pelanggaran administrasi yang kami kumpulkan dari 16 TPS itu. Salah satu contohnya, di salah satu TPS menulis penjumlahan suara sah di kolom suara tidak sah," kata Busman.

Disebutkan, pihaknya melaporkan para petugas KPPS ini tidak berdasar pada perubahan angka, tetapi berdasar pada profesionalisme dan cara tugas para petugas KPPS.

"Kita mempertanyakan bagaimana proses rekruitmennya dan pelaksanaan Bimtek. Kita melaporkan dengan harapan Pemilu ke depannya ini jauh lebih baik. Mungkin persoalan administrasi yang kami laporkan itu kecil tapi dampaknya bisa besar," tandas Busman.

Nasruddin, ketua KPPS 14 Kelurahan Bonto Makkio dalam persidangan mengungkap, pihaknya punya sertifikat C1 asli. Di situ tidak ada kekeliruan, tidak ada juga sanggahan atau keberatan dari pihak manapun. Dia heran kenapa tiba-tiba dilaporkan ke Bawaslu.

"Mohon majelis mempertimbangkan. Untuk menyelesaikan itu sampai dua hari dua malam," kata Nasruddin.

Permohonan serupa juga datang dari terlapor Karsali, ketua KPPS dari TPS 08, Kelurahan Buakana.

"Saya terima dan akui semuanya apa yang jadi tuntutan pelapor. Tapi itu terjadi karena benar-benar faktor ketidaksengajaan. Angka asli pada C1 tertulis spidol itu karena mungkin tipisnya kertas suara jadi tembus ke C1 di bawahnya. Jadi mohon kepada majelis untuk bebaskan saya dari segala tuntutan," ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Makassar, Nursari usai sidang mengatakan pihaknya belum memutuskan jenis pelanggaran yang dilaporkan karena sidang masih tahap pembuktian.

"Yang dilaporkan itu soal sertifikat C1 yang tidak sama penjumlahannya, ada juga kolom penjumlahan yang kosong jadi kita sidang administrasi. Tapi kalau nanti kalau terbukti mengubah perolehan suara, itu sudah pidana," beber Nursari.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung
10 TPS di Makassar Lakukan Pemungutan Suara Ulang, KPU Pusat Tinjau Langsung

Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Heboh Video KPPS Diduga Rusak Surat Suara Pakai Kuku, Ini Penjelasan KPU Makassar
Heboh Video KPPS Diduga Rusak Surat Suara Pakai Kuku, Ini Penjelasan KPU Makassar

Terkait nasib perolehan suara atas surat suara yang dirusak apakah sah atau tidak, Dede menyerahkan kepada PPK dan saksi.

Baca Selengkapnya
DKPP Periksa 4 Anggota KPU Karawang Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Besok
DKPP Periksa 4 Anggota KPU Karawang Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Besok

Pemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya

Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah

Baca Selengkapnya
DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu dalam Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar
DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu dalam Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar

Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Baca Selengkapnya
95 TPS di Tangerang Selatan Gelar Perhitungan Suara Ulang, 475 Kotak Suara Dihitung Lagi
95 TPS di Tangerang Selatan Gelar Perhitungan Suara Ulang, 475 Kotak Suara Dihitung Lagi

Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
16 TPS Kebanjiran di Tangsel Akan Gelar Pemungutan Suara Akhir Pekan Ini
16 TPS Kebanjiran di Tangsel Akan Gelar Pemungutan Suara Akhir Pekan Ini

Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya

Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya

Baca Selengkapnya
Surat Suara Terbukti Dicoblos Kades di Cianjur, MK Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang di Lima TPS
Surat Suara Terbukti Dicoblos Kades di Cianjur, MK Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang di Lima TPS

Perintah menggelar pencoblosan ulang itu diputuskan MK dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pileg 2024 diajukan Caleg Gerindra Hendry Juanda.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS

Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.

Baca Selengkapnya
KPPS Pemilu Bertugas Membantu Proses Pemungutan Suara, Ketahui Tugas Lengkapnya
KPPS Pemilu Bertugas Membantu Proses Pemungutan Suara, Ketahui Tugas Lengkapnya

KPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.

Baca Selengkapnya