Petugas KPPS 16 TPS di Makassar Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran
Merdeka.com - Sejumlah ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Kecamatan Rappocini, Makassar menjalani sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di aula kantor Bawaslu Makassar, Jalan Anggrek Raya, Kamis (9/5).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu Makassar Nursari, berlangsung kurang lebih dua jam. Hadir dalam sidang Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Busman Muin selaku pelapor.
112 petugas KPPS dari 16 TPS se-Kecamatan Rappocini dilaporkan ke Bawaslu Makassar dengan dugaan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun yang hadir dalam sidang hanya lima ketua KPPS dengan anggotanya masing-masing.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa anggota KPPS? Jumlah anggota KPPS terdiri dari empat orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan tiga anggota.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Ada banyak pelanggaran administrasi yang kami kumpulkan dari 16 TPS itu. Salah satu contohnya, di salah satu TPS menulis penjumlahan suara sah di kolom suara tidak sah," kata Busman.
Disebutkan, pihaknya melaporkan para petugas KPPS ini tidak berdasar pada perubahan angka, tetapi berdasar pada profesionalisme dan cara tugas para petugas KPPS.
"Kita mempertanyakan bagaimana proses rekruitmennya dan pelaksanaan Bimtek. Kita melaporkan dengan harapan Pemilu ke depannya ini jauh lebih baik. Mungkin persoalan administrasi yang kami laporkan itu kecil tapi dampaknya bisa besar," tandas Busman.
Nasruddin, ketua KPPS 14 Kelurahan Bonto Makkio dalam persidangan mengungkap, pihaknya punya sertifikat C1 asli. Di situ tidak ada kekeliruan, tidak ada juga sanggahan atau keberatan dari pihak manapun. Dia heran kenapa tiba-tiba dilaporkan ke Bawaslu.
"Mohon majelis mempertimbangkan. Untuk menyelesaikan itu sampai dua hari dua malam," kata Nasruddin.
Permohonan serupa juga datang dari terlapor Karsali, ketua KPPS dari TPS 08, Kelurahan Buakana.
"Saya terima dan akui semuanya apa yang jadi tuntutan pelapor. Tapi itu terjadi karena benar-benar faktor ketidaksengajaan. Angka asli pada C1 tertulis spidol itu karena mungkin tipisnya kertas suara jadi tembus ke C1 di bawahnya. Jadi mohon kepada majelis untuk bebaskan saya dari segala tuntutan," ujarnya.
Sementara Ketua Bawaslu Makassar, Nursari usai sidang mengatakan pihaknya belum memutuskan jenis pelanggaran yang dilaporkan karena sidang masih tahap pembuktian.
"Yang dilaporkan itu soal sertifikat C1 yang tidak sama penjumlahannya, ada juga kolom penjumlahan yang kosong jadi kita sidang administrasi. Tapi kalau nanti kalau terbukti mengubah perolehan suara, itu sudah pidana," beber Nursari.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTerkait nasib perolehan suara atas surat suara yang dirusak apakah sah atau tidak, Dede menyerahkan kepada PPK dan saksi.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 98-PKE-DKPP/VII/2023.
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaKetua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, Rakor ini diadakan untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaPenghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaPerintah menggelar pencoblosan ulang itu diputuskan MK dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pileg 2024 diajukan Caleg Gerindra Hendry Juanda.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca SelengkapnyaKPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.
Baca Selengkapnya