Sejarah Sengketa Natuna dan Ambisi China Menguasainya

Merdeka.com - Natuna, salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, kembali mencuri perhatian. Indonesia kembali bersengketa dengan China di Laut Natuna.

Perseteruan dipicu berlayarnya Kapal Coast Guard China di perairan Natuna pada 19 hingga 24 Desember 2019. Kapal ini memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin.

China mengklaim Laut Natuna masih wilayah mereka. Padahal secara tegas badan hukum laut internasional di bawah PBB, UNCLOS 1982 menyatakan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pemerintah Indonesia berang. Tidak terima dengan klaim China. Pemerintahan Indonesia langsung bersikap tegas dengan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia hingga menambah pasukan TNI untuk berjaga di Natuna.

Ketegasan sikap Indonesia juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Ini soal kedaulatan negara. Dan kedaulatan negara tidak bisa ditawar serta dinegosiasikan.

Dari Kesultanan Riau Hingga ke PBB

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Sempat jadi Perebutan Malaysia

Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia, bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran. Namun, untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu China 2,52 persen.

Didominasi Warga China

Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat.

Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga China. Namun, seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.

Victor mengaku punya bukti, bahwa ada permintaan resmi warga keturunan China di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.

"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.

Muncul selentingan, warga China yang masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an. "Ada permintaan kepada Deng agar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China," kata Victor.

Kekayaan Natuna Jadi Rebutan

Salah satu penyebab sengketa China dengan Indonesia karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.

Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.

Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak.

Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia.

Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp1.700 triliun.