Sejumlah Pejabat Pemkab Jember Diperiksa Polisi Terkait Amblesnya Jembatan Jompo

Merdeka.com - Polisi intensif mendalami kasus amblesnya Jembatan Jompo yang ada di kawasan pusat bisnis Kota Jember, Jawa Timur. Sejumlah pejabat dari empat instansi di lingkungan Pemkab Jember sudah dimintai keterangan.

"Dalam penanganan kasus robohnya ruko Jompo, kami (Satreskrim Polres Jember) bersinergi dengan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jatim. Mereka datang ke sini untuk backup penanganan kasus ini," ujar Kasat Reskrim Polres Jember AKP Yadwivana Jumbo Qantasson saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (05/03).

Empat pejabat yang diperiksa berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag); Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA); serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Kita klarifikasi dan pengecekan dokumen dengan mereka, terkait bangunan tersebut. Kita juga berkoordinasi dengan Universitas Jember (Unej) terkait penyiapan saksi ahli di bidang konstruksi bangunan," lanjut Jumbo.

Saksi ahli dari Unej nantinya akan menentukan penyebab ambruknya bangunan 10 ruko yang terjadi pada Senin (02/03). Sejak kemarin hingga hari ini, lanjut Jumbo, tim gabungan masih melakukan uji lapangan.

"Kita masih tunggu kesimpulan tim ahli Unej untuk menyimpulkan penyebabnya ambruknya bangunan ruko. Apakah karena faktor alam, atau kelalaian. Saat ini fokusnya masih di penyebab ambruknya, belum ke yang lain," papar Jumbo.

Sebelumnya, 10 ruko yang berdiri di atas Jembatan Kali Jompo, ambles ke sungai, pada Senin (02/03) lalu, sekitar pukul 04.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, karena ruko sudah dikosongkan sejak beberapa bulan yang lalu. Tepatnya ketika muncul retakan di Jalan Raya Sultan Agung (depan ruko) pada pertengahan Maret 2019.

"Ya Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sebenarnya, kita sudah mau merobohkan ruko itu, tapi sudah keburu ambles terlebih dahulu," papar Bupati Jember, dr Faida, beberapa jam usai peristiwa amblesnya ruko.

Kawasan ruko tersebut menjadi persimpangan kewenangan tiga lapis pemerintahan. Kompleks ruko dimiliki Pemkab Jember; aliran sungai di bawahnya menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Timur; serta jalan raya nasional yang melintasinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

Berbagai pihak, sebenarnya sudah memperingatkan Pemkab Jember, agar segera merobohkan bangunan, agar tidak terjadi insiden yang berpotensi menghilangkan nyawa. Pihak-pihak tersebut antara lain DPRD Jember, DPRD Jawa Timur serta Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII yang ada di bawah Kemen PUPR. Peringatan disampaikan sejak pertengahan 2019, namun tidak mendapat respon dari Pemkab Jember.

"Ada beberapa kendala teknis yang membuat belum bisa dilakukan perobohan tahun lalu. Di antaranya ada klaim pedagang yang mengaku sudah membeli ruko. Tapi setelah (insiden amblesnya bangunan ruko) ini, langsung kita robohkan semua," jawab Faida.