Tak bosan-bosannya Rachmawati serang Jokowi dan Megawati

Merdeka.com - Rachmawati Soekarnoputri kemarin tiba-tiba menyambangi parlemen. Mantan Ketua Dewan Pembina Partai NasDem itu ingin menyampaikan beberapa temuan kecurangan pada Pilpres 2014 yang menurutnya akan berakibat fatal pada pemerintahan ke depan.

Entah kenapa adik dari Megawati Soekarnoputri itu sejak dulu tampak benci kepada kakaknya. Rachmawati tak pernah sejalan dengan Megawati dan terus menyerangnya dengan segala cibiran.

Kali ini dia juga mengkritik dan memprediksi kegagalan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Berikut beberapa serangan Rachmawati pada Megawati dan Jokowi seperti dirangkum merdeka.com, Jumat (9/10):

Sebut kemenangan Jokowi-JK pesanan asing

Rachmawati menganggap hasil pilpres lalu yang memenangkan Jokowi-JK merupakan skenario. Kemenangan pasangan nomor urut 2 itu adalah pesanan asing."Itu sudah ada kabar, Papua akan di referendum, setelah freeport 40 tahun dilepaskan dari Indonesia. Belum lagi Kalimantan Barat mengancam gerakan separatisme pengkhianatan pada republik," kata Rachmawati di Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/10).Menurutnya pimpinan DPR menerima petisi dari rakyat yang disampaikannya. Dia berharap hal itu dapat dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh DPR."Mereka mengakomodir petisi dari rakyat menggugat. Ini jangan ditanggapi subjektif harus objektif," terang dia.Lanjut dia, hasil pilpres merupakan pesanan asing. Hal itu terbukti dari data penduduk yang dimanipulasi dan mengalami pembengkakan."Hasil pilpres sudah dikooptasi dengan kepentingan kapitalis. Data pemilu ini diambil bukan dari BPS tapi dari konsultan asing sehingga ada pembengkakan, kenapa bangsa menutup kecurangan itu," pungkas dia.

Rachmawati anggap Megawati antek kapitalis

Rachmawati Soekarnoputri menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah budak negara asing. Dia menganggap kakaknya itu telah melakukan kesepakatan penjualan aset-aset dan sumber daya alam Indonesia kepada pihak asing saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK)."Megawati itu sudah antek kapitalis. Bagaimana konsesi politik dagang, sumber daya sudah dibagi-bagi dalam pemerintahan nanti (Jokowi-JK)," kata Rachmawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Koalisi Merah Putih lebih merakyat

Menurut Rachmawati, jika pemerintahan dipegang oleh Koalisi Merah Putih (KMP) maka orientasi kesejahteraan rakyat bisa lebih terjamin. Dia pun mendorong agar kasus-kasus yang diduga menjerat Jokowi digelar sebelum pelantikan."Koalisi Merah Putih lebih kerakyatan. Kenapa saya mengadu ke DPR agar ada klarifikasi dulu kasus-kasus Jokowi," terang dia.

Indonesia akan pecah jika dipimpin Jokowi

Rachmawati turut bersyukur atas kemenangan Koalisi Merah Putih menduduki mayoritas kursi di parlemen. Menurutnya kemenangan itu adalah kemenangan rakyat.Namun dia tetap menyayangkan kenapa kepemimpinan harus diserahkan kepada Jokowi-JK. Sebab, menurutnya kemenangan mereka tak lepas dari campur tangan Megawati yang telah bekerja sama dengan antek asing."Saya bersyukur (kemenangan KMP di parlemen), ini bukan persoalan menang atau kalah tapi persoalan bangsa ke depan. Sebentar lagi Indonesia akan pecah dan diambil bangsa asing," pungkas dia.

Tuding Jokowi terlilit banyak kasus korupsi

Rachmawati menuding Jokowi masih dibelit banyak permasalahan hukum dan tak pantas jadi presiden. Dia pun merasa gemas lantaran tak ada lembaga berwenang yang menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sampai hari ini."Presiden terpilih versi KPU (Jokowi) banyak membawa masalah-masalah hukum. Tetapi laporannya dan yang tahu kasus hukumnya Jokowi tidak ditindaklanjuti baik KPK dan Kejaksaan Agung," kata Rachmawati di gedung parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/10).Menurutnya KPK memegang bukti-bukti lima kasus korupsi Jokowi itu. Demikian juga Kejaksaan Agung yang tak mengusut tuntas kasus bus Transjakarta."KPK ada empat sampai lima kasus waktu jadi Wali Kota di Solo dan rekening di luar negeri. Ada kasus bus Transjakarta di Kejaksaan Agung juga yang harus digelar," terang dia.Lanjut dia, semua dugaan keterlibatan kasus hukum itu harus diklarifikasi oleh Jokowi sebelum pelantikan. Hal itu karena semua kasus sudah jelas di depan mata publik."Kalau seorang pimpinan negara tidak diklarifikasi sebelum pelantikan, bagaimana itu martabat bangsa? Ada apa sama republik ini? Jelas cetho welo-welo ada kasus bus Transjakarta, Taman BMW, rekening luar negeri, kartu sehat Solo, dan dana olahraga," pungkas dia.