Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II Desak Bawaslu Selidiki Video Diduga Uang Mahar Politik Bakal Cabup Merauke

Komisi II Desak Bawaslu Selidiki Video Diduga Uang Mahar Politik Bakal Cabup Merauke video dugaan uang suap bakal calon bupati merauke. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Viral sebuah video dengan narasi bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze, diduga menyuap sejumlah pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Merauke demi mendapat rekomendasi. Suap yang diberikan berupa uang.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, memberikan tanggapannya terkait video viral tersebut. Dia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelusuri kebenaran di balik video itu.

"Tentu saja jangan kita menduga-duga. Kalau ada bukti, silakan saja apakah Bawaslu, apakah masyarakat, untuk melaporkan hal-hal yang di luar aturan yang digariskan," kata Guspardi di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

"Kemudian kalau ada indikasinya mengarah ke tindak pidana, seharusnya diteruskan sesuai proses hukum yang berlaku," sambungnya.

Menurutnya, penelusuran dan pembuktian oleh Bawaslu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan pandangan buruk baik bagi calon kepala daerah yang akan ikut pilkada maupun partai politik.

"Kita menginginkan agar perhelatan demokrasi pada Pilkada 2020 berjalan secara aman dan demokratis," tegas dia.

Diakuinya, gelaran pilkada memang membutuhkan biaya tidak sedikit. Tetapi tetap saja dilarang keras bermain di luar aturan yang telah dibuat.

PKS Membantah

Dalam video berdurasi 47 detik, tertulis di kolom deskripsi video bahwa Hendrikus diduga sedang memberikan sejumlah uang kepada sejumlah DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Merauke sebagai mahar politik guna memuluskan jalan mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon bupati.

Tetapi Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Kusmanto, membantah. Dia mengatakan, narasi dalam video yang menyebut soal pemberian uang suap tidak benar.

"Terkait beredarnya video di medsos itu sudah di klarifikasi oleh calon bupati (Hendrikus Mahuze), bahwa itu tidak benar. Pertemuan itu sifatnya koordinasi pemenangan pasca dikeluarkannya SK DPP tertanggal 6 Agustus kepada calon yang bersangkutan," jelas Kusmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (10/9).

Dia kembali menegaskan bahwa video itu adalah koordinasi pemenangan antara partai pengusung dalam hal ini PKS dan Bakal Calon Bupati Hendrikus Mahuze dalam persiapan menjelang Pilkada Merauke.

"Tidak ada kaitannya seperti yang diberitakan uang suap atau mahar," tegasnya.

Bawaslu Telusuri Kebenaran Video

Dikonfirmasi terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, menuturkan sampai saat ini pihaknya masih menelusuri kebenaran video tersebut meski belum menerima laporan resmi.

"Masih dalam tahapan penelusuran," tutur Ratna saat dikonfirmasi.

Ratna menerangkan, tujuan penelusuran untuk mencari kebenaran guna memastikan benar tidaknya terjadi praktik suap atau pelanggaran.

"Melakukan penelusuran kebenaran peristiwa tersebut," jelasnya. (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan, Ini Besaran Dana Kampanye Ketiga Capres
PPATK Endus Transaksi Mencurigakan, Ini Besaran Dana Kampanye Ketiga Capres

KPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif
PPATK Ungkap Temukan Aktivitas Keuangan Ilegal Selama Pemilu 2024, Libatkan Parpol hingga Pejabat Aktif

Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan

Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!
VIDEO: Peringatan Komarudin PDIP Depan Mendagri, Pj Kepala Daerah Jangan Cawe-Cawe Pilkada!

Komarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar

Baca Selengkapnya
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

Baca Selengkapnya