Niat gugat UU Pilkada ke MK, KPU dinilai lakukan pembangkangan

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menghimpun beberapa pasal yang berpotensi bertentangan dengan mereka untuk diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut terkait dengan UU Pilkada yang baru disahkan DPR dan pemerintah. ‎

Namun DPR tak terima jika KPU melayangkan gugatan ke MK. KPU dianggap telah melakukan pembangkangan.

"Kalau yang menggugat itu rakyat, saya terima. Tapi kalau institusi dan kelembagaan yang sama yang menyelenggarakan pemilu itu haram. Silakan saja, tapi kami catat ini sebagai sebuah pembangkangan," kata Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6).

Politikus PDIP ini mengungkapkan, selama pembahasan revisi UU Pilkada, KPU diundang. Namun KPU justru kerap mangkir penuhi rapat.

"Bahkan saya tanyakan kepada Sekjen Kemendagri, ke mana KPU kalau kita undang? Begitu diputus malah kurang berkenan. Ini jangan bikin gaduh dan polemik begini dong," tuturnya.

Sebelumnya Komisioner KPU, Arief Budiman berujar, tak ingin terburu-buru dalam mengajukan judicial review tersebut.

"Banyak yang sedang kita kaji, apakah ini masuk yang harus di judicial review atau tidak. Kita sedang inventarisir itu," ujar Arief.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempersoalkan apabila ingin menggugat UU Pilkada yang telah direvisi tersebut ke MK. Sebab, judicial review merupakan hak setiap pihak termasuk KPU jika merasa tidak puas atas hasil revisi yang dilakukan.

"Kalau menurut KPU atau Bawaslu itu bertentangan denga posisi kemandiriannya, saya kira silahkan saja. Karena apapun UU ini terbuka (untuk di-judicial review)," ungkap Tjahjo.