Mengenal Sosok Yano Kenzo, Birokrat yang Ditunjuk Jadi Gubernur Sumatra Barat Era Pendudukan Jepang

Kedatangan tentara Jepang cukup memberikan pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan di Nusantara, tak terkecuali Provinsi Sumatra Barat. Secara umum, pemerintahan sipil di sana baru berjalan efektif pada 9 Agustus 1942.

Di balik jalannya sistem Residen Sumatra Barat, salah satu sosok yang pernah bertugas sebagai gubernur adalah Yano Kenzo. Lahir di Osaka pada 13 September 1896, ia adalah seorang birokrat yang mengabdi untuk kepolisian dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang.

(Foto: Wikipedia)

Kariernya sebagai birokrat itu dimulai ketika dirinya diangkat menjadi gubernur prefektur Toyama sebuah wilayah yang berada di Pulau Honshu mulai dari tahun 1938 sampai 1941.

Tahun 1942 tepat tentara Jepang mendarat di Nusantara, Yano pun ditugaskan untuk menjadi gubernur residen Sumatra Barat. Selama bekerja, ia cukup memberikan aspirasi yang positif dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat pribumi.

Kerukunan Minangkabau kerap mengadakan pertemuan secara rutin di kediaman gubernur. Kebanyakan anggotanya adalah perwakilan dari ulama, politis, akademisi, hingga pemimpin adat. Organisasi ini dianggap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode awal.

Setelah Jepang memutuskan untuk mendirikan DPR pada tahun 1943, Kerukunan Minangkabau tetap berdiri kokoh dan masih dengan peran yang sama. Kepemimpinan organisasi ini dilanjutkan oleh Muhammad Sjafei sebagai ketua.

Dengan lahirnya keperpihakan terhadap masyarakat Minangkabau, ia juga menentang kebijakan ekonomi Jepang. Menurutnya, tentara Jepang sangat menyadari akan kekayaan sumber daya di Indonesia yang sangat melimpah ruah dan bertekad untuk mempertahankan kekuasaannya.

Adanya perbedaan pandangan, akhirnya Yano Kenzo memutuskan untuk mengundurkan dari jabatannya pada tahun 1944. Pada bulan berikutnya, jabatan tersebut diberikan kepada Hattori Naoaki.