Berita Utama
-
ekonomi indonesia
Waspada, Kebijakan Ini Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi di Era Prabowo-Gibran
-
bahlil lahadalia
Menteri Bahlil Perintahkan Smelter Tambang Ganti Sumber Energi Pakai Panel Surya Mulai 2025
-
industri rokok
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Hotel Senilai Rp100 Miliar Bakal Dibangun di IKN, Jokowi: Selesai Jangka Waktu Satu Tahun
-
Jokowi: Bandara Nusantara ke IKN Hanya 15 Menit
-
Jokowi ke Investor: Kalau Investasi di IKN Sekarang, Tahun Depan Harga Tanah Naik 10 Kali Lipat
-
Telepon Menlu Retno, Jokowi Bahas Proses Kepulangan WNI Lebanon Usai Serangan Israel
-
Tiga Proyek Investor Asing Resmi Masuk IKN, Jokowi: Nusantara Memang Sangat Menarik
Berita Utama Lainnya
-
industri rokok
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Tuai Protes Serikat Pekerja, Kemnaker Singgung Dampak Negatif Regulasi
-
kapal selam
Terungkap Percakapan Bos Kapal Selam Titan Sebelum Hancur di Dasar Laut, Berdebat hingga Pecat Karyawan
-
bumn
Perkuat Posisi di Kancah Global, Penerapan Inovasi Pupuk Kaltim Ciptakan Efisiensi Rp215 Miliar
-
bandara ikn
Jokowi Perintahkan Menhub Budi Ubah Status Bandara IKN dari VVIP Jadi Komersial: Supaya Lebih Bermanfaat
Kemampuan chatbot AI mampu mengotomatisasi tugas-tugas yang melibatkan input tidak terstruktur, semiterstruktur, dan bahkan gambar melalui model multimodal.
Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.
Penjualan global meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2022 dan 2023.
Kebijakan ini lahir seiring maraknya fenomena perjudian daring atau online yang sudah melibatkan berbagai kalangan.
Setidaknya ada empat strategi pemerintah Prabowo-Gibran, optimalkan pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Kambing nigerian yang berukuran mini tersebut telah dia kembangkan selama hampir 3 tahun.
Kebijakan kemasan rokok polos mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik.
Fasilitas pensiun Presiden ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001.
Kasus ini mencoreng citra Singapura sebagai negara paling ketat dalam kasus korupsi.