KPPU beberkan 3 bukti persekongkolan kartel motor matik
Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf bakal membeberkan tiga bukti persekongkolan antara Yamaha dan Honda dalam penetapan harga motor matik. Tiga bukti ini cukup menguatkan KPPU untuk memenangkan sidang banding di pengadilan.
"Karena kita sudah putuskan dan dengan proses yang begitu panjang tentu kita yakin dengan bukti-bukti itu kita akan menang, " tandas Syarkawi Rauf saat ditemui di ruang rapat senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat, (3/3).
Menurutnya, banyak bukti yang dipegang KPPU. Pertama, terdapat circumstantial evidence atau bukti tidak langsung terkait bukti-bukti komunikasi. Direksi perusahaan dari dua perusahaan itu aktif melakukan komunikasi di berbagai tempat baik pertemuan langsung maupun lewat komunikasi via email.
-
Gimana cara membuktikan keperjakaan? Meskipun tidak ada tes fisik untuk membuktikan keperjakaan pada pria, masyarakat sering kali membuat penilaian berdasarkan beberapa situasi atau perilaku.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang meraih Juara III? Arsa Wening Arrosyad (17 thn), membawa Indonesia meraih posisi Juara III kategori Tukic Style.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Bukti kedua, adanya proses koordinasi yang dilakukan itu misalnya mereka ketemua, email-emailan kemudian kita buktikan dengan analisa ekonomi. Itu memperkuat bahwa memang terjadi koordinasi antara dua perusahaan itu. Nah ini tercermin pada situasi adanya perkembangan harga yang relatif sama dari waktu ke waktu. Kalau satu perusahaan naikin harga, yang lain juga ikut naikin harga," katanya.
Terakhir, lanjut Syarkawi, bila dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama, gapnya itu berbeda, perilakunya berbeda. Hal ini membuat KPPU yakin bahwa di situ ada persekongkolan.
Soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Syarkawi, sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi terhadap dugaan praktik kartel maupun korupsi yang dilakukan koorporasi.
Syarkwai menambahkan sejak awal KPPU dan KPK sudah berkomitmen untuk tukar-menukar informasi terkait dengan pelanggaran yang ada di sektor bisnis. "Sejak awal kita sudah punya MoU antara KPPU dan KPK. Akhir tahun lalu saya ketemu dengan pimpinan KPK untuk memperbaharui komitmen itu untuk sama-sama masuk melakukan investigasi ke berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Yudisial mengulas persoalan etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana dengan Kejagung,
Baca SelengkapnyaAirlangga bakal memenuhi panggilan ini pada pukul 16.00 WIB.
Baca SelengkapnyaKY juga akan menelusuri kemungkinan ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam skandal suap Zarof.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KPK telah mencekal empat orang keluar negeri terkait kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) mendalami pemberi suap terhadap tiga hakim PN Surabaya.
Baca SelengkapnyaBudi Karya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaIsu ini sudah berkembang menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan 10 tersangka terkait kasus ini
Baca SelengkapnyaDua tersangka baru yang ditahan yakni Direktur PT BKU Asta Danika dan Direktur PT PKS Zulfikar Fahmi.
Baca SelengkapnyaKasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca SelengkapnyaKPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
Baca Selengkapnya